Pemerintah Lakukan Pembatasan PSBB Jawa-Bali Mulai 11 Januari 2021

  • Bagikan

JAKARTA (BNI.com), -Pemerintah telah memutuskan membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan (PSBB) Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di wilayah Jawa Bali. PSBB Jawa Bali diterapkan selama dua pekan, mulai Tanggal 11-25 Januari 2021, Rabu (06/01/2021).

“Adapun Penerapan Pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” ucap Ketua (KPC-PEN) Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto.

Airlangga menjelaskan, sementara Empat parameter yang telah ditentukan antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen.
Selanjutnya, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.

Ia, juga mengatakan bahwa keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Jakarta sudah di atas 70 persen. Kemudian Banten, BOR di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional dan kesembuhan di bawah nasional.

Selanjutnya, Jawa Barat untuk BOR sudah di atas 70 persen,sementara Jawa Tengah, BOR juga di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional, kasus kesembuhan di bawah nasional.

Kemudian DI Yogyakarta, untuk BOR di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional. Lalu, Jawa Timur terkait BOR juga sudah di atas 70 persen dan tingkat kematian di atas nasional.

“Penerapan kali ini dilakukan secara mikro sesuai arahan Pak Presiden. Nanti Pemda, gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut, “imbuh Airlangga.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan sejumlah daerah yang dibatasi, antara lain di seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, yang meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek), Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan (Tangerang Raya).

Kemudian wilayah Jawa Barat di luar Jabodetabek, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi. Di Jawa Tengah antara lain Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya.

Sedangkan di wilayah Jogja yakni Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Untuk di Jawa Timur meliputi Malang Raya dan Surabaya raya. Dan yang Terakhir di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Airlangga menegakan lgi, bahwa ini adalah amanat PP 21, di mana mekanismenya sudah jelas, sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada Menkes serta edaran menteri dalam negeri.

“Diharapkan 11 sampai 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa dan kota-kota tersebut dan juga Bali akan dimonitor secara ketat, “pungkas Airlangga Hartarto. (@to’epbni/05).

Editor : AR Tjereni

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara