Kabar Baik, Pemerintah Gratiskan Pembuatan dan Perpanjang SIM

  • Bagikan

BNI.id, ( Jakarta ) – Pemerintah gratiskan pembuatan dan perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) hal ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang masih belum memilikinya, Senin (04/01/2021).

Akan tetapi, tidak semua golongan masyarakat yang bisa mengaksesnya, hanya beberapa kategori tertentu saja yang bisa mendapatkan layanan tersebut.

Sementara Masyarakat yang berhak mendapatkan SIM gratis tersebut antara lain warga miskin, mahasiswa atau pelajar, hingga pelaku (UMKM) usaha mikro kecil dan menengah.

Hal itu, disusul setelah Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia.

Dalam Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada Sabtu (21/12/2020), setidaknya ada 31 jenis PNBP yang ditekan berlaku di lingkungan Kepolisian RI.

Jenis PNBP itu antara lain:
1. Pengujian untuk penerbitan SIM baru
2. Pengujian penerbitan surat keterangan uji keterampilan pengemudi
3. Penerbitan STNK
4. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor
5. Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor
6. Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor
7. Penerbitan BPKB
8. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah
9. Penerbitan SKCK PP tersebut memungkinkan digratiskannya biaya 31 layanan publik, termasuk biaya pembuatan dan perpanjangan SIM bagi masyarakat kurang mampu.

Hal itu tertuang pada Pasal 7 Ayat 1. Disebutkan: (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0 % (nol persen).

Pada bagian penjelasan Pasal 7 Ayat 1, dijelaskan lebih lanjut tentang siapa saja masyarakat yang berhak mendapat ‘pertimbangan tertentu’, yang salah satunya masyarakat miskin.

Mereka yang bisa mendapatkan pembuatan atau perpanjangan SIM gratis yakni penyelenggara kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar serta bagi masyarakat tak mampu, mahasiswa atau pelajar, dan usaha mikro kecil, dan menengah.

Dalam aturan tersebut juga dijelaskan bahwa layanan yang mendapat prioritas gratis selain SIM ialah penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan layanan gratis diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain itu, besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif harus lebih dulu dapat persetujuan dari menteri keuangan. (@to’epbni/05).

Editor : AR Tjereni

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara