Nenek Hidup Sebatangkara Kini Butuh Perhatian Pemerintah dan Para Dermawan

  • Bagikan

BNI.id, (Sampang Madura РJatim) РSangat disayangkan nenek Merdinep (60) warga dusun Bunut desa Camplong kec. Camplong yang hidup sebatangkara dan miskin bahkan rumah sudah peok yang ironisnya  perhatian dari Pemerintah baik daerah ataupun Pemerintah pusat tidak ada kepedulian, Minggu (27/12/2020).

Dengan adanya Undang-undang Dasar (UUD 1945) dalam pasal 34 ayat 1, dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara.

Mengacu pada bunyi pasal UUD 1945 tersebut, seharusnya tidak ada lagi rakyat di atas bumi pertiwi ini yang masih dalam taraf kehidupan tidak layak, atau berada di garis kemiskinan. Dan, kalaupun masih ada, maka menjadi kewajiban negara melalui pemerintah untuk memelihara dan membuatnya menjadi sejahtera.

Salah satu bukti bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani dan mengimplementasikan UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yakni kita bisa melihat kehidupan seorang nenenk yang hidup sebatangkara dan tinggal di gubuk yang tidak layak huni.

Dari pantauan awak media BNI id, Nenek Mardinep hanya tinggal sendirian pada sebuah kediaman yang beralaskan tanah tak rata, yang di kelilingi kayu-kayu lapis yang mulai rapuh terkikis usia diselingi anyaman bambu yang telah menua, juga atap genting yang sudah miring, sebatangkara ia berjuang demi untuk bertahan hidup, hanya untuk makan dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Untuk kebutuhan makan sehari-hari pun, Mbah Mardinep hanya mengandalkan uluran tangan dari tetangga sekitar, karena tak memiliki sanak keluarga lagi. Suami Mbah Mardinep sudah lebih 15 tahun meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan.

Dengan ketabahan dan kesabarannya yang luar biasa, Mbah Mardinep tinggal dan bertahan hidup di dalam gubuk tersebut. Sampai saat ini dia masak dengan menggunakan tungku tanah liat. Dia mengandalkan ranting dan dahan kayu untuk menyalakan api.

Dia mengaku setiap malam kedinginan karena angin masuk dari segala penjuru rumah yang berlubang. Saat hujan, air masuk dalam rumah karena banyak atap yang bocor.

Meski kondisinya sangat memilukan, Mbah Mardinep mengaku tak pernah mendapat jatah maupun bantuan sosial dari pemerintah. Baik dari pemerintah pusat, kabupaten, hingga kecamatan tak pernah satupun instansi menyentuh kehidupannya. Padahal, ia seharusnya diprioritaskan untuk mendapat berbagai bantuan sosial.

Mbah cuma dapat bantuan BLT-DD saja. Mbah tak apa-apa, meskipun tak dapat bantuan dari pemerintah, mbah tidak kecewa apalagi kesal, “tuturnya, Sabtu (26/12/2020).

Mbah Mardinep juga mengungkapkan, tapi kalau memang ada bantuan perbaikan rumah, ia sangat bersyukur jika bisa mendapatkannya. Namun apabila memang belum ada, dia pun mengaku tak akan memaksa, yang penting rumahnya masih bisa digunakannya untuk berteduh meski seluruh bagian atapnya sudah nyaris roboh.

“Semoga kedepannya pemerintah membantu memperbaiki rumah saya, agar nyaman ditempati, dan tidak bocor lagi, “harapnya.

Namun begitu, Mbah Mardinep selalu  bersyukur atas nikmat berupa panjang umur disertai sehat lahir batin, tanpa gangguan fisik yang berarti. Baginya, kesehatan adalah utama dibanding harta apapun.

“Kalau dapat bantuan ya diterima, kalau tidak ya gakpapa. Semoga saya selalu sehat dan panjang umur, “imbuhnya.

Sementara itu, perihal Mbah Mardinep yang tidak pernah mendapat bantuan juga dibenarkan oleh Kepala Desa Sejati, Syaifuddin.

Menurutnya, Untuk pengajuan bantuan bedah rumah sudah diajukan tapi sudah saya pasrahkan ke Koramil. Pihaknya juga mengakui jika belum pernah mengajukan bantuan untuk janda tua tersebut kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial (Dinsos) maupun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) setempat. Kata Syaifuddin, melalui via telepon celuler, Sabtu (26/12).

“Satu tahun yang lalu saya sudah perintahkan perangkat desa untuk mendata dan kemudian diajukan ke koramil, “ujar Syaifuddin.

Ia, juga mengatakan terkait pendataan warga miskin yang didata untuk mendapatkan bantuan bedah rumah bukan hanya Mbah Mardinep saja, melainkan banyak dusun-dusun yang lain juga diajukan. Akan tetapi, hanya Mardinep saja yang tidak dapat.

“Kurang tau juga kenapa hanya Mardinep yang tidak mendapatkan bantuan bedah rumah itu, ” sesalnya.

Dikatakannya, bahwa semenjak adanya pandemi Covid-19 ini, Mardinep mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD).

“Ya cuma BLT-DD saja yang dirasakan oleh Mardinep selama ini, “pungkasnya.

Menelaah UUD 1945 yang tertera dalam pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 yaitu : (1). Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. (2). Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3). Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Apakah pasal tersebut sudah berjalan dengan baik? Apa tolok ukur pemerintah dalam pencapaian hasil kerja? Bukti kurang berjalannya pasal 34 ayat 1 dalam masyarakat sangat banyak.

Melesetnya target, terutama angka kemiskinan, bukanlah sesuatu yang bisa dimaklumi. Pasalnya, baik program, badan, maupun anggaran untuk penanggulangan kemiskinan terus meluncur. (@to’epbni/05).

Editor : AR Tjereni

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara