Ketua DPC LSM Gempur, Soroti Proses Hukum 3 Oknum LSM Galaksi

  • Bagikan

BNI.id, (Lampung Utara – Lampung) – Ketua DPC LSM Ahmad Sariffudin Menanggapi pemberitaan tentang Operasi Tangkap Tangan (OTT) 3 oknum LSM di Lampura yang diduga melakukan pemerasan terhadap Kades Kamplas, Sabtu 26/12/2020.

LSM Sebagai wadah organisasi yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang kerap kali tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan dapat mencapai tujuannya dengan baik jika mampu menjalankan fungsinya dengan baik, salah satu fungsinya yaitu ikut melaksanakan, mengawasi, memotivasi dan merancang proses dan hasil pembangunan secara berkesinambungan.

Ketua DPC LSM Gempur Ahmad Sariffudin, menanggapi persoalan hukum kasus OTT terhadap 3 oknum anggota LSM GALAKSI serta mengapresiasi gerak cepat Polres dalam OTT tersebut.

“kami Apresiasi gerak cepat Polres Lampura dalam OTT tersebut, namun yang menjadi sorotan proses hukum juga harus berimbang terkait dengan sumber pemerasan itu adanya dugaan Korupsi maka seyogyanya APH menindaklanjuti nya” jelas Ahmad Syarifudin Selaku Ketua DPC Gempur Lampura, Jumat (25/12).

Ketua Gempur Lampura juga mengatakan dalam surat laporan Polsek Abung Barat dijelaskan pula dugaan pemerasan itu bermula dari temuan LSM tersebut dugaan Korupsi Dana Desa sebesar Rp.60.849.170 dan penyelewengan Dana BUMDES sebesar Rp.100.000.000, lalu terjadi kesepakatan oknum kades akan memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000.

“Artinya kalau kami melihat indikasi dugaan Korupsi di desa tersebut cukup kuat dikarenakan pihak desa menyanggupi permintaan LSM tersebut,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Pengurus DPC Gempur Kabupaten Lampung Utara, meminta seluruh pihak terkait melakukan monitoring langsung terhadap dugaan tersebut karena setiap adanya kasus pemerasan yang tertangkap hanya pelaku pemerasan yang ditangkap.

“Kalo mau sama-sama cerdas , setiap temuan atau pemberitaan tentang dugaan tindak korupsi atau penyalahgunaan wewenang maka pihak APH, pihak terkait lainnya segera menindaklanjuti” ujar Ahmad.

Ketua LSM Gempur Lampura mengatakan kalau tidak ada permasalahan di desa tersebut maka tidak akan terjadi kasus suap menyuap antara pihak desa dan oknum LSM.

Ahmad Syarifudin juga menghimbau kepada seluruh anggota LSM, bahwa hal tersebut menjadi pembelajaran yang berarti bagi seluruh LSM khususnya Anggota LSM Gempur Lampura, dan diharapkan untuk lebih Profesional dalam melaksanakan tupoksi sebagai kontrol sosial.(Rosadi/05).

Editor : A.R Tjereni

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara