Pemerintah Dinilai Belum Punya Perhatian Serius Terhadap Pemenuhan HAM

  • Bagikan

BNI.Id,(Maluku Utara),- Sejatinya eksistensi sebuah Negara adalah memenuhi kepentingan hak-hak asasi manusia yang secara kodrati melekat pada tiap-tiap individu sejak lahir yang wajib dilindungi,dijunjung,dan dihormati sebagaimana telah diamanahkan oleh konstitusi Negara pasal 28 UUD 1945 .

Hal tersebut disampaikan oleh Pengurus YBH Justice Indonesia Maluku Utara Ongky Nyong,SS.,SH sebagai Narasumber dalam acara Dialog Publik bertema “Kepastian Hukum Dalam Menangani Pelanggaran HAM Di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Komisariat HMI se-IAIN Kota Ternate, bertempat di Cafe Bakudapa Tofure Kota Ternate,Senin (21/11/2020).

Ongky Nyong yang juga Mahasiswa Aktif Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate ini menyampaikan bahwa sejatinya eksistensi Negara adalah untuk memberikan pemenuhan hak asasi manusia.

Terbentuknya negara itu demi memberikan jaminan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dan negara Indonesia termasuk negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana secara eksplisit tertuang dalam piagam Jakarta, UUD 1945 dan Pancasila.

Kemudian MPR menerbitkan ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, dan kemudian tahun 2000 terbentuk Pengadilan HAM sebagaimana Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM inilah dasar dalam tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia,” jelas Ongky Nyong.

Lanjut Ongky Nyong bahwa beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang hingga saat ini belum ada titik penyelesaiannya berarti Pemerintah belum punya perhatian baik bahkan gagal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM “padahal pemerintah dalam hal ini prof.Mahfud MD telah berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Namun hingga saat ini janji tersebut belum dipenuhi, dalam pengamatan saya betapa banyak pelanggaran hak asasi manusia terjadi termasuk di maluku utara namun belum ada perhatian serius dari pemerintah bahkan terkesan seakan-akan pemerintah menjadi Ahli Waris terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terus ditumpuk hingga saat ini.” tegas Ongky Nyong, SS.,SH pengurus YBH Justice Indonesia Maluku Utara.(Red/01)

Penulis: Adalah Penasehat Hukum Bedah nusantara Indonesia (BNI) Ongky Nyong.SH.

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara