Eko Yulianto : Musda ke VI Dekopinda Kota Bontang, Ilegal dan Catat Hukum

  • Bagikan

BNI.id, (Bontang – Kaltim) – Plt. ketua Dekopinda Kota Bontang Eko Yulianto, menyatakan bahwa Musda ke VI Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah) kota bontang yang diselenggaran pada 19 Desember 2020 adalah ilegal dan cacat hukum. Selasa (22/12/2020).

Dalam siaran pers Eko Yulianto yang juga sebagai Plt. ketua Dekopinda kota Bontang menyatakan bahwa Musda tersebut yang diselenggaran pada 19 Desember 2020 di Hotel Suntuk kota Bontang adalah ilegal dan keputusan dalam musyawarah tersebut cacat hukum.

Dalam rilis siaran pers tersebut, ada 6 poin yang disampaikan oleh Eko Yulianto yaitu ;

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), Nomor: B/139/DEKOPIN-E/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2020, yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia H.A.M. Nurdin Halid. Yang pada pokoknya menjelaskan tentang adanya Kasus hukum masalah internal organisasi DEKOPIN pasca MUNAS DEKOPIN di Makassar tanggal 11-14 Nopember 2019, yang rencananya akan di putuskan oleh Pengadilan PTUN pada tanggal 23 Desember 2020.

2. Bahwa sambil menunggu putusan PTUN tersebut, sekaligus selesai mengikuti libur akhir tahun 2020, maka pelaksanaan MUSWIL dan MUSDA ditangguhkan terlebih dahulu dan akan dimulai kembali pada minggu kedua bulan Januari 2021. Dengan demikian pelaksanaan MUSDA Ke-VI Dekopinda Kota Bontang yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 tersebut dapat dinilai cacat hukum dan tidak memiliki alas hak yang kuat.

3. Bahwa kasus hukum masalah internal organisasi DEKOPIN pasca MUNAS DEKOPIN di Makassar tanggal 11-14 Nopember 2019 sebagaimana tersebut diatas, adalah terkait adanya dualisme kepemimpinan DEKOPIN secara nasional, yaitu antara kubu H.A.M Nurdin Halid sebagai pihak yang ingin mengubah AD/ART organisasi, dengan kubu Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. Sebagai pihak penyelamat organisasi yang ingin tetap mempertahankan AD/ART.

4. Bahwa Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, telah mengeluarkan pendapat hukum melalui Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum, yang pada pokoknya berisi penjelasan bahwa pemilihan Ketua Umum DEKOPIN dengan melalui perubahan AD/ART dengan langsung memberlakukan perubahan itu tanpa pengesahan pemerintah, adalah bertentangan dengan Kepres No.6 tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Dekopinwil Propinsi Kalimantan Timur Pimpinan Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP. Nomor : SKEP/4/23.00-E/XI/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Pelaksana Tugas Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bontang telah menetapkan kami, Sdr. EKO YULIANTO sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Bontang.

6. Bahwa kami telah melakukan komunikasi kepada Ketua Dekopinda Kota Bontang Pimpinan H.A.M Nurdin Halid dan menyampaikan surat tertulis kepada Pemerintah Kota Kota Bontang dalam hal ini Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan yang ditembuskan kepada Walikota Bontang pada tanggal 1 Desember 2020, yang pada pokoknya berisi permintaan agar kami dapat dimediasi guna mencari titik temu untuk melebur bersama menjadi satu. Namun demikian sampai saat ini upaya tersebut belum mendapatkan tanggapan.

Maka dengan ini kami menyatakan bahwa MUSDA KE-VI Dekopinda Kota Bontang yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2020 bertempat di Hotel Sintuk Kota Bontang tersebut sebagai kegiatan ilegal oleh karena diselenggarakan tanpa alasan hak yang cukup, disamping itu kami juga menyatakan hasil keputusan MUSDA KE-VI Dekopinda tersebut adalah cacat hukum, sehingga apapun hasil keputusannya dinyatakan batal demi hukum. (Vivid/05)

Editor : AR. Tjereni

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara