Data Kas Daerah Kabupaten Minahasa Utara Jumlah 44 Miliar 

  • Bagikan

BNI.id,(Manado – Sulut) –Data yang berhasil didapat ,bahwa Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara per tanggal 16 Desember 2020 berjumlah Rp 44 Miliar lebih, Kamis (17/12/2020).

Dimana, jumlah rekening koran sebesar Rp 44.812.757.523,03 dan Posisi Kas Rp 44.712.857.884,03 untuk SP2D belum PBK Rp.99.899.639,00 serta Divisit THD DAK (Rp.800.661.872,98).
Anggaran tersebut terbagi antara Dana Alokasi Khusus (DAK) berjumlah Rp. 14.965.874.816,00 untuk kegiatan reguler SD, SMP, SKB, Pelayanan Kesehatan Dasar, pelayanan Kefarmasian dan Perbekes, dan Air Minum Cadangan.
Sementara untuk Penugasan diantaranya Irigasi, Irigasi Cadangan, Air Minum Cadangan, Pelayanan Kesehatan Rujukan, Penurunan Stunting, Pengendalian Penyakit, Transportasi Pedesaan (Afirmasi) dan Kelautan Cadangan.

Selanjutnya, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 30.547.644.941,00.terbagi untuk Dana BOP PAUD, Dana BOP Pendidikan Kesetaraan, Tunjangan Profesi Guru.

Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Dana BO Kesehatan, Akreditasi PKM, Jaminan Persalinan, Dana BO KB, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, Dana Pelayanan Administrasi Kepariwisataan, Dana Cadangan BOK, DID dan Hibah Pariwisata.
Kepala Badan Keuangan Pemkab Minut Petrus Macarau.

“Saldo Kas Daerah sebesar Rp. 44 Miliar lebih tersebut. Iya, tapi peruntukannya untuk DAK,” tandasnya. mengiyakan DAK dan DAK Non Fisik.

Sebelumnya, Kaban Petrus menjawab pertanyaan terkait hak atau gaji dari perangkat yang mendatangi kantor DPRD, dijelaskan kalau itu masih dibahas dengan Badan Anggaran DPRD.

“Masih dibahas dengan banggar,” katanya seraya menambahkan akan dibayarkan permintaan SKPD yang sudah di SPM kalau pendapatan sudah masuk.

Dapat dijelaskan bahwa, pendapatan yang dimaksud adalah PAD yang terdiri dari Pajak dan Retribusi serta Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Terkait tunjangan perangkat desa dan honor THL tersebut, menurut Ketua DPRD Minut Denny Kamlon Lolong bahwa DPRD sudah menetapkan di ABPD Perubahan tahun 2020.

Namun ketika saat ini sesuatu hal yang terjadi di Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, sehingga ada beberapa hal yang belum terbayarkan, maka pihak DPRD akan membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencarikan solusinya agar tidak terjadi permasalahan di akhir pemerintahan Bupati Vonnie Panambunan dan Joppi Lengkong.

Ini sesungguhnya sudah bukan kewenangan kita lagi tapi Kewenangannya ada pada Pemkab dan terlebih khusus di Badan Keuangan, namun DPRD tetap mencarikan solusi agar semua dapat terselesaikan dengan baik,” ucapnya.

Dikantor DPRD usai memimpin rapat hasil evaluasi APBD Minut Tahun 2021 antara Badan Anggaran bersama TAPD Pemkab.   (Tgeresia/Masye Abast/01).

Editor: Hunter

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara