Ketua DPC LAKI Kota Subulussalam: Usut Kasus Korupsi dan Transparansi Dana Covid-19

  • Bagikan

BNI.id, (Subulusaalam – Aceh) – DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) kota subulussalam melakukan aksi damai didepan kantor Dinas Sosial, kantor Walikota dan Kantor Kajari Kota Subulussalam, Senin (14/12/2020).

Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan momen penting dalam sejarah melalui resolusi 58/4 pada 31 Oktober 2003, dimana PBB menetapkan 9 Desember sebagai Hari Anti Korupsi Internasional untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi.

Di Indonesia, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi itu berlaku pada tahun 2004-2009. Dengan menggunakan paradigma sistem hukum, pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono diuntungkan sistem hukum yang mapan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keberadaan KPK melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang terpisah dari pengadilan umum, dukungan internasional (structure), dan instrument hukum yang saling mendukung antara hukum nasional dan hukum internasional.

Dalam memperingati Hari Anti Korupsi Internasional tersebut sejumlah Ormas di kota Subulussalam Aceh, melakukan aksi damai di beberapa titik untuk upaya menekan Pemerintah Kota Subulussalam agar selalu menjalankan pemerintahan dengan integritas dan penuh tanggungjawab.

DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kota Subulussalam selain melakukan orasi pertama di Simpang Raya Tugu BPD kota Subulussalam, LAKI juga membagi-bagikan Stiker tolak korupsi kepada masyarakat sekitar dan bergeser melanjutkan orasi di depan Kantor Dinas Sosial (Dinsos).

Didepan kantor Dinas Sosial tersebut, Orasi disampaikan oleh Ketua DPC LAKI dan menunjukkan barang-barang sembako yang diberikan pada masyarakat saat pandemik Covid 19 oleh Dinsos.

Dalam orasinya Ketua DPC LAKI Kota Subulussalam Ahmad Rambe, mempertanyakan transparansi nilai dana bantuan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 kepada masyarakat sebanyak 15 rb paket dari dana sebesar Rp. 3.773,858,000 atau sekitar 3,7 M lebih, Pengadaan Masker sebesar Rp. 780.000.000 dan Pengadaan Alat Kesehatan yaitu Alat Pelindung Diri (APD) untuk Tim Medis.

“Sebenarnya harga satuan barang tersebut dan siapa saja rekanan pengadaan sembako sebanyak 15.000 paket dengan nila Rp3.773.858.000.dan termasuk pengaan Maske senilai Rp 780.000,000 dan pengadaan Alat kesehatan (APD) Bernila Milyaran rupiah, serta masih banyak lagi pengadaan barang barang pada saat Covid 19,” ucapnya dalam orasi tersebut.

Setelah melakukan orasi di depan Kantor Dinsos, aksi masa kemudian bergerak menuju kantor Walikota Subulussalam.

Ahmad Rambe dalam orasinya menyampaikan beberapa tuntutan termasuk transparansi dana Covid-19 dari Donatur yakni dari para pihak pengusaha, perusahaan baik BUMN, pihak Swasta dan dari pihak Perbankkan yang ikut ambil bagian dalam membantu Pemkot Subulussalam upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid 19.

Selain itu, Ahmad juga menyinggung kasus Nepotisme yang masih menjamur di jajaran Pemerintahan kota Subulussalam. Dalam aksi tersebut juga masa meminta kepada walikota untuk menemui masa aksi, namun walikota tidak kunjung datang menjumpai masa aksi.

Masa aksi LAKI setelah melakukan orasi di depan kantor Walikota, masa aksi kemudian menuju kantor Kejari Kota Subulussalam.

Kordinator masa aksi Ahmad Rambe yang juga sebagai ketua DPC LAKI Subulussalam, menyampaikan 15 poin tuntutan kepada Kejari termasuk Kasus RTLH di Dinas Sosial tahun anggaran 2019 yang sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya.

Dengan semangat memperingati Hari Anti korupsi sedunia, Ketua ormas Laki, mendesak kepada Kajari kota Subulussalam agar segera mengungkap semua kasus – kasus yang ada di daerah pemko Subulussalam dan segera menangkap pelaku para koruptor dana Covid 19. (RB/05).

Editor : A.R Tjereni

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara