Anggota Komisi II DPRD Selayar, Desak Ijin Operasional Faskes Kecamatan Kepulauan Agar Difungsikan

  • Bagikan

BNI.id, (Selayar – Sulsel) — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Fraksi PAN, H. Andi Idris, S Sos, mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, agar segera mendapatkan ijin operasional Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang ada di Kecamatan Kepulauan.

Hingga saat ini Pengoperasian Puskesmas Rujukan di Desa Rajuni, Kecamatan Taka Bonerate, Kebupaten Kepulauan Selayar belum mendapatkan ijin dan kejelasan terkait penggunaan dari Kementerian Kesehatan RI, ungkapnya kepada media ini, Rabu (9/12/2020).

“Selain fasilitas alat kesehatan, ketersediaan dokter juga menjadi kendala kita, karena itu salah satu persyaratan mendapat ijin operasional, utamanya dokter umum,” katanya, H. Andi Idris, menjelaskan.

Sebagai anggota Komisi II di DPRD yang membidangi dan bermitra Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan serta Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan ini, patut pertanyakan, kendala ijin operasional Puskesmas tersebut.

Saat dikonfirmasi ia mengatakan bahwa tunjangan dokter ternyata rendah, , daratan Selayar, 5 juta dan 6 juta untuk pulau, sehingga tidak ada yang mau keluar tugas di pulau karena hanya beda 1 juta dan mereka lebih memilih tugas di daratan.

“baru – baru ini kita diusulkan ke Pak Kadis dan Kepala Rumah Sakit untuk mereka hitung, sehingga dapat dibedakan setiap Kecamatan, di Kecamatan Pasilambena dari 6 juta menjadi 15 juta, Pasimarannu 14 juta, Taka Bonerate 13 juta dan Jampea 11 juta, sesuai keterjangkauan.

Kebanyakan Dokter yang bertugas di Kepulauan Selayar adalah Dokter kategori dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT)”, ujar H. Andi Idris.

Ia menambahkan bahwa selain Puskesmas rujukan, ia mendesak agar RS. Pratama Jampea segera dioperasikan di tahun 2021.

Dia tekankan terkait kekurangan perawat, khusus perekrutan perawat laki – laki dan diutamakan anak pulau.

Terkait Pendidikan, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar ini, saat ditanya terkait keadaan SMPN 30 Kepulauan Selayar mengatakan bahwa ia belum mengetahui langsung keadaannya.

“Ini juga belum pernah saya tinjau dan tidak pernah juga ada laporan masuk terkait proses belajar-mengajarnya, kalau tidak kencang angin pastinya nanti saya datang saat reses, sama dengan di Desa Tambuna saat turun reses dulu, saya baru tahu kalau mereka butuh SMP,” tutup H. Andi Idris, S.Sos. (Rizal/04).

Editor: Syam Hunter.

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara