4 Anggota DPRD Kota Manado Halangi Penyaluran Dana Lansia

  • Bagikan

BNI.id, (Manado – Sulut) –
Pala (Kepala Lingkungan) Septi dihadapan Lansia mengatakan ada 4 orang Anggota DPRD Kota Manado di Karombasan Utara, menghalang-halangi penyaluran Dana Bantuan Lansia, Selasa (08/12/2020).

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pala Lingkungan II Karombasan Utara SS alias Septi di saat proses penyaluran bantuan sosial lansia di kelurahan Karombasan Utara.

Hal ini Dikemukakan Senin (07/12) dimana Pala Septi yang pernah terjerat dalam kasus penggunaan dana duka itu, dihadapan para lansia menyebut yang menolak penyaluran dana lansia adalah Partai Demokrat dan PDIP.

Pala Septi yang berbicara menggunakan pengeras suara mengaku bahwa dia yang berdialog dengan para anggota dewan.

Bahkan, secara jelas menyebut empat nama anggota dewan Manado diantaranya Bambang Hermawan Partai PAN, Lily Walanda Partai Demokrat, Mona Kloer Partai Gerinda, Jean Laluyan PDIP.

Tak sampai disitu menurut Pala Septi karena kepentingan politik makanya para anggota dewan tidak mau membahas APBDP.

“Dorang tidak mau dana lansia dibayarkan, Partai Demokrat dan PDIP yang halangi, ingat itu, bilang sama mereka Pala Septi yang bilang,” dengan nada tegas.

Ia juga mengatakan bahwa penyaluran dana lansia tertunda karena laporan lawan politik kepada Bawaslu sehingga ditunda penyaluran dana lansia.

“Kita selalu yang mengeluhkan secara langsung kepada Walikota untuk dana lansia dibayarkan,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa jam kemudian pasca Pembicaraan, tim hukum PDIP langsung bergerak cepat dengan melaporkan hal tersebut ke Panwascam Wanea.

“Kami membawa bukti berupa rekaman video ke Panwascam Wanea, laporannya telah diterima Ferdinand Assa dan pelapornya Devi Mamentu selaku bendahara PDIP Wanea,” tegas Glorio Katoppo SH, mewakili tim hukum.

PDIP katanya merasa perlu membawa persoalan ini karena secara jelas disebutkan pelapor sebagai partai yang menghalangi proses pembayaran dana lansia.

Ditanya pasal apa yang disangkakan pada Pala Septi, ia menyebut Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, Dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit Rp. 600.000 atau paling banyak Rp. 6.000.000.

“Kami berharap pihak Panwas segera memproses laporan kami ini karena tindakan Pala (Kepala Lingkungan) tersebut jelas telah menyalahi aturan,” tegas Glorio.
(Theresia/Masye Abast/05).

Editor : A.R Tjereni

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara