4 Wilayah Layak Provinsi Baru, Ketua DPD RI Rakor dan Konsultasi ke Wakil Presiden

  • Bagikan

BNI.id, (Jakarta) – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti melakukan rapat koordinasi dan konsultasi bersama (Wapres) Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua (DPOD) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Jumat (04/12/2020).

LaNyalla melaporkan sejumlah wilayah yang dinilai DPD layak untuk menjadi Propinsi baru, selain Papua. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Wakil Presiden yang juga sebagai Ketua (DPOD) Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, dalam rapat konsultasi hari ini, “ujar LaNyalla dalam rapat konsultasi bersama Wapres KH Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Kamis siang (03/12/2020).

Ketua DPD RI LaNyalla menjelaskan, dari beberapa kajian dan aspirasi yang diterima DPD, ada empat provinsi baru yang layak mendapat perhatian dari pemerintah adalah Propinsi di antaranya :

(1).Kapuas Raya di KalimantanBarat, (2).Provinsi Bolaang Mongondow Raya di Provinsi Sulawesi Utara, (3).Provinsi Tapanuli Raya di Provinsi Sumatera Utara dan (4).Provinsi Madura di Provinsi Jawa Timur.

Senator yang asal Dapil Jawa Timur ini merinci mengenai beberapa faktor-faktor yang bias memicu pemekaran di banyak daerah.

Selanjutnya LaNyalla menyebutkan di antaranya adalah kesenjangan kesejahteraan, mendekatkan pelayanan publik, meraih dan mendistribusikan kekuatan politik, dan faktor perbedaan kultur sosial dan budaya.

“Kami memahami bahwa membentuk DOB berarti menambah biaya untuk Kepala Daerah dan Wakilnya, DPRD, Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta biaya untuk gaji, operasional kantor, peralatan dan gedung, “jelasnya.

Sambungnya lagi, “Sebagian besar DOB, PAD-nya habis bahkan tak cukup untuk membiayai organisasi baru itu, apalagi untuk belanja infrastruktur, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengairan dan lain-lain untuk produksi ekonomi, Jika yang menikmati hanya elit bukan rakyat, tentu itu bukan tujuan DOB,” jelas LaNyalla.

Oleh karena itu, kata mantan Ketum PSSI ini, pemekaran wilayah harus dilakukan secara selektif. Menurut LaNyalla, pemekaran wilayah harus berdasarkan kebutuhan teknis managerial untuk peningkatan pelayanan dan percepatan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, bila kita melihat dari aspek letak geografis dari Sabang sampai Merauke, sudah sepatutnya kita bisa memetakan berapa sebenarnya jumlah Provinsi yang cocok dengan luasnya cakupan wilayah Indonesia saat ini, apakah bisa kita petakan misalnya ada 45 Provinsi,” tambahnya.

Oleh karena itu, sebut LaNyalla, pembahasan dan perumusan bersama soal Penataan Daerah dan (Desartada) Desain Besar Penataan daerah perlu dilakukan. Ini sebagaimana juga yang telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa akan diterbitkan aturan pelaksananya dalam bentuk (PP) Peraturan Pemerintah.

Selain Wapres KH.Ma’ruf Amin, rapat ini juga dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian, Pimpinan Komite I DPD RI Fachrul Razi dan Djafar Alkatiri. Serta Wakil Ketua Komite II DPD RI Bustami Zainudin. (@to’ipbni/05).

Editor : A.R Tjereni

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara