Ada Potensi Korupsi di Pembangunan Rumdis Ketua DPRD Sangihe

37

BNI.Id, (Sangihe – Sulut),- Diduga ada kejanggalan dalam Proyek Rehabilitasi sedang/berat, Rumah dinas Ketua DPRD Sangihe, Mulai dari penghapusan aset hingga perencanaan dan tender proyek. Para akivis Lsm dan juga elemen masyarakat Sangihe mempertanyakan legalisasi hukum terkait proyek berbandrol Rp.965.000.000 tersebut. Jumat (20/11/2020).

Sesuai dengan perencanaan awal Sekretariat Dewan selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kegiatan proyek Rudis Ketua DPRD Sangihe adalah rehabilitasi sedang/berat.

sesuai dengan administrasi yang ada, bahwa Rudis Ketua DPRD ini adalah rehabilitasi sedang/berat. Dan hal ini tercatat dalam dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Sangihe.

Demikian juga hingga proses tender atau lelang proyek Rudis Ketua DPRD Sangihe sampai pengumuman pemenang tender dokumennya tetap sama yaitu rehabilitasi sedang/berat.

“Kalau rehabilitasi dipastikan masih ada sebagian bangunan lama yang disisahkan ketika dilakukan pembongkaran untuk rehabilitasi. Namun kenyataan dilapangan atau dilokasi justru bangunan lama rata dengan tanah. Kasarnya proyek pembangunan Rudis Ketua DPRD sesuai fakta dilapangan adalah bangun baru bukan rehabilitasi”, jelas Seorang Tokoh Masyarakat juga Aktivis Lsm yang monitoring.

Bahkan pada periode keanggotaan DPRD Sangihe periode lalu, Rudis Ketua DPRD Sangihe ini juga pernah direhabilitasi dengan anggaran juga mencapai ratusan juta rupiah.

“Saya menduga proyek rehabilitasi Rudis Ketua DPRD Sangihe tahun anggaran 2020 ini sarat dengan permainan sejumlah oknum demi kepentingan pribadi dan kelompok,” katanya.

Para penggiat Lsm Sangihe kembali mendesak aparat hukum agar mengusut dugaan korupsi dan mark up proyek rehabilitasi Rudis tersebut.

Penjabat Pembuat Komitmen (PPKom) Rehabilitasi Rudis Ketua DPRD Sangihe Eko Tokitjo. Ketika dihubungi menyatakan sesuai kondisi dan justifikasi teknis awal terkait bangunan telah dilakukan identifikasi lapangan.

“Sesuai dengan umur bangunan dan kondisi yang bangunan tersebut dibangun sekitar tahun 1960-an. Sehingga kondisi fakta dilapangan. Kondisi eksisting bangunan sejak tahun 1960 tercatat di sejarah pemerintahan Kabupaten Sangihe. Dengan kondisi ini maka dilakukan pembangunan baru dengan tetap mengedepankan aturan dan hukum,” jelas Tokitjo.

Lebih lanjut ia mengatakan asset  tersebut dalam hal ini Rudis Ketua DPRD Sangihe layak dimusnahkan. “Hal ini semakin dikuatkan dengan adanya surat persetujuan pemusnahan dari Bupati. Ketika pelaksanaan pekerjaan maka dikaitkan lagi dengan usia bangunan, meskipun perencanaan awal berbeda tetap kita sesuaikan dengan fakta lapangan kondisi bangunan,” jelasnya
Tokitjo.

“Bila pada proses pencairan dana proyek atau termen tanpa ada pendampingan dari Kejari Tahuna dan APIP dirinya tidak akan melakukan pencairan sebab tidak ingin tersandung masalah hukum.”

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Yunardi SH., MH., ketika ditemui menyatakan rencananya memang proyek itu akan kami dampingi.

“Tetapi ketika permohonan pendampingan itu masuk ada, syarat-syarat yang kami minta untuk dipenuhi seperti surat pemusnahan aset yang sampai sekarang belum dilengkapi,”

“Apakah pemusnahan aset yang lama itu sudah sesuai ketentuan sehingga dimusnahkan dan juga apakah ada perhitungannya dari Dinas PU sehingga layak dimusnahkan, dan harus jelas kemana sisa materil bangunan lama apakah dilelang atau dimana. Kalau itu sudah dilengkapi kami siap untuk pendampingan,” tegas Yunardi. (Theresia/ Masye Abast/03).

Editor : Onetria