Eksekutif Wilayah LMND Gelorakan Aksi Penolakan UU Ciptaker

55

BNI.id, (Sofifi – Maluku Utara) – Di Maluku Utara, sampai saat ini Aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja terus di gelorakan oleh elemen mahasiswa yang tergabung dalam Eksekutif Wilayah LMND di depan kantor Gubernur dan Kantor DPRD Maluku Utara. Senin,(02/11/2020).

Aksi tersebut yang dilakukan, dimulai dari pusat kota Sofifi (ibu kota Maluku Utara) melakukan long march menuju kantor Gubernur Maluku Utara dengan jarak kurang lebih 6 km.

Sesampainya di Kantor Gubernur, masa demonstran secara bergantian melakukan orasi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja, yang menurut mereka UU tersebut terkesan dipaksakan secara sepihak oleh DPR-RI bersama pemerintah tanpa adanya persetujuan dari rakyat.

LMND dan API Kartini Maluku Utara menilai, pengesahan UU Ciptaker pada Senin 5 Oktober 2020 lalu menjadi hari duka dan penghianatan, sekaligus jadi simbol atas matinya hati nurani para Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terhadap rakyat Indonesia.

Dalam orasinya LMND dan API Kartini, menuntut Pemerintah Maluku Utara dan DPRD untuk segera menyurati DPR RI dengan sikap tegas menolak RUU Cipta Kerja yang di sahkan oleh DPR RI.

Dalam propaganda aksi tersebut juga disampaikan bahwa, Pemerintah dan DPR RI telah menyusun aturan atau UU secara diam-diam dengan memanfaatkan situasi dan kondisi Pandemi Covid-19. Penyusunan peraturan atau UU tersebut tanpa keterlibatan rakyat Buruh, Tani, Mahasiswa dan kaum miskin kota.

Ada 2 alasan aksi masa LMND dan API Kartini Maluku Utara dalam penolakan UU Cipta kerja tersebut yaitu ;

(1). Dalam rancangan UU Ciptaker ada keberpihakan Pemerintah dan DPR terhadap kepentingan modal asing (intervensi) untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia demi kepentingan pribadi dan kelompok oligarki.

(2). Pemerintah dan DPR telah menggadaikan kekayaan alam bangsa Indonesia terhadap modal asing dan tidak memperdulikan masa depan bangsa Indonesia, UU Omnibus Law mengandung muatan dan isian yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kordinator Lapangan aksi Rahmat Karim selaku ketua Eksekutif Wilayah LMND Maluku Utara, dalam orasinya juga menyampaikan bahwa, ada beberapa isi atau muatan-muatan dalam UU Ciptaker yang menjadi masalah yaitu;
1. Perizinan berusaha dihilangkan
2. Penanaman modal asing dibuka selebar-lebarnya
3. Lingkungan hidup tidak lagi ekologis
4. Perizinan pembangunan dihilangkan dan hak rakyat atas tanah di hapus.
5. Memperpanjang kontrak pertambangan
6. Impor dan perdagangan dibebaskan
7. Pendidikan tinggi layaknya dijadikan badan usaha yang berorientasi pada prifil atau komersialisasi
8. Pemanfaatan ruang pesisir dan laut tidak ada peran otonomi daerah dan rakyat.

Dari itu, aksi masa LMND dan API Kartini Maluku Utara menyatakan sikap dan menuntut Pemerintah dan DPRD Maluku Utara ;
1. Cabut UU Omnibus Law
2. Sahkan RUU PKS
3. Laksanakan pasal 33 UUD 1945
4. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis serta bervisi kerakyatan
5. Tunda Pilkada
6. Kembalikan reforma agraria sejatinya
7. Naikan harga komoditi petani
8. Hentikan rasisme
9. Hentikan tindakan represif pihak keamanan terhadap mahasiswa dan rakyat.

Setelah seleaai masa aksi melakukan orasi didepan kantor Gubernur, masa aksi menuju kantor DPRD Maluku Utara.

Di depan kantor DPRD Malut, masa aksi melakukan orasi dan meminta kepada ketua dan anggota DPRD Malut untuk mengizinkan masa aksi masuk kedalam lingkungan kantor guna dapat menyampaikan orasinya dengan efektif.

Namun, permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan dari ketua dan anggota DPRD Malut, sehingga orator masa aksi hanya melakukan orasi di depan pintu gerbang.

Terlihat dari luar gerbang, terdapat aparat keamanan yang sedang berjaga-jaga di dalam lingkungan depan kantor DPRD Malut. (Ar/05)

Editor : A.R Tjereni