Minsel Royke Mewoh: Penggantian Hukum Tua Sudah Sesuai Aturan

  • Bagikan

BNI.id, (Minsel – Sulut) – Terkait dengan Penggantian Hukum Tua di
Minahasa Selatan yang dilakukan Pjs.Bupati Minsel Meiki Onibala beberapa waktu lalu sudah sesuai aturan. Minggu (18/10/2020).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Royke Mewoh yang juga membawahi para Hukum tua menegaskan bahwa apa yang dilakukan Pjs Bupati Minsel sudah sesuai aturan.

“Jadi kalau masih ada orang perorangan atau kelompok yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pjs.Bupati Minsel itu menyalahi aturan maka itu tidak benar, karena sudah dikomunikasikan dan sudah konsultasikan oleh penyelenggara Negara,” tuturnya, Jumat (16/10/2020).

Mewoh menjelaskan bahwa masalah tersebut sudah dikomunikasikan. Adapun pertemuan itu melibatkan KPU, Bawaslu, KASN, BKN dan Kemenpan RB dan hasilnya menyatakan bahwa Pjs Bupati Minsel tidak menyalahi aturan.

“Sudah dikomunikasikan kemarin untuk mendengar penjelasan terkait masalah tersebut dan dipimpin langsung oleh Pjs Gubernur Sulut Pak Agus Fatoni, dan sudah dinyatakan tidak ada Pelanggaran didalamnya,” ucapnya.

Sambungnya lagi, “Jadi sudah sesuai aturan, maka tidak usah dibesar-besarkan lagi,” tegasnya.

Mewoh menambahkan, Malah diduga ada oknum Camat di Minsel yang mendampingi salah satu calon untuk turun kampanye.

“Tentunya tindakan tersebut
sudah melanggar aturan, Seharusnya itulah yang harus diproses,” tandas Mewoh.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Adapun pihak Kemenpan RB menerangkan bahwa penggantian penjabat Hukum Tua tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Jadi masukan dari Pimpinan yang lain menyatakan bahwa masalah pelantikan Plt kades ini tidak melanggar pasal 71. Jadi menurut Kemenpan RB tidak perlu ijin dari Mendagri,” Katanya.

Sebelumnya Pjs.Bupati Minsel Meiki Onibala telah menjelaskan penggantian penjabat Hukum Tua yang terjadi di Minsel telah sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal ini disampaikannya kepada KPU, Bawaslu, KASN, BKN, Kemenpan RB dan Dirjen Otda selaku yang memfasilitasi pertemuan tersebut.

Dan dari penjelasan tersebut yang berkaitan dengan pengisian kekosongan jabatan oleh Pjs Bupati Minsel bukan merupakan tindakan yang melanggar peraturan. (Theresia/05).

Editor : A.R Tjereni

  • Bagikan
error: Bedah Nusantara