Kepala BPN/ATR Kota Makassar Tahan Penerbitan 4 Sertifikat yang Sudah Inkra, Ada Apa Dibalik Itu

47

BNI.id,(Makassar – Sulsel) – Kepala Kantor ATR/BPN yang di nahkodai A.Bakti SH.MH diduga kuat tidak bekerja secara profesional, betapa tidak kasus sengketa tanah yang bergulir sejak tahun 2015.yang di menangkan oleh Sianny Oktavia dan kini sudah berkekuatan Hukum, namun belum juga dikeluarkan sertifikatnya dan tidak memberi kan alasan yang jelas.”ucap Hendra Syam.ST.di kantor BPN/ATR kota Makassar.jumat (18/9/2020)

Dengan adanya keputusan tetap (Inkra) terhadap Perkara Nomor : 377/PDT/2008 antara Sianny Octavia (Pemohon) yang melawan Iwan Gunawan Gomasjaya (Termohon) yang telah dilaksanakan Perintah Eksekusi Nomor: 06/Eks/2010/PN Makassar sudah sangat jelas bahwa pelaksanaan Eksekusi sebagai bentuk Legalitas kepada Pihak Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar Sulawesi selatan.

Menurut Hendra Syam untuk memberikan Hak kepada Pemohon melalui Permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) karena telah didaftarkan sejak Tahun 2015 lalu.tapi sampai hari ini Kepala BPN/ATR, A.Bakti SH.MH.belem mengeluarkan.
“Adapun alasan-alasan pihak Kantor Kementerian ATR/BPN Kota Makasar dengan adanya Perkara Nomor : 246/PDT/2018/2018, Pemohon melawan Termohon, Perkaranya telah berulang sebanyak Tiga (3) kali dan dikategorikan Non Executable (NO) serta telah ditandatangani langsung Ketua Pengadilan melalui Berita Acara yang dihadiri oleh Pemohon dan Pihak Kantor Kementerian ATR/BPN Kota Makassar, ” ujarnya.

Ia menambahkan, bahwa dimana Logikanya karena Putusannya berulang sebanyak tiga (3) kali sehingga menjadi sebuah pertanyaan besar, ada apa dengan Pihak Kantor Kementerian ATR/BPN Kota Makassar yang tidak memberikan Hak-haknya kepada Pemohon sesuai dengan isi Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap,“ ujarnya.

Adapun alasan Pihak Kantor ATR/BPN Kota Makassar sangat tidak masuk akal karena beberapa pihak seperti Pihak Kementerian BPN/ATR Pusat dan Kanwil Kementerian ATR/BPN Sulawesi Selatan (Sulsel) yang memerintahkan bawahannya yaitu pihak Kantor Kementerian ATR/BPN Kota Makassar untuk menyelesaikan empat (4) lembar Sertifikat Hak Milik atas Pemohon, “ujarnya.

Kepala Kantor ATR/BPN Kota Makassar, Andi Bakti ketika mau dikonfirmasi tidak ada ditempat sehingga kami team media bersama Hendra Syam hanya ditemui oleh Sekretarisnya Wira yang tidak mau berkomentar apa apa.

Hendra Syam berharap kepada Kepala Kantor Kementerian BPN/ATR Kota Makassar dan kepada Pihak terkait untuk segera menyelesaikan segala hak-hak pemohon yang sudah memenuhi syarat dan sudah berkekuatan hukum tetap.(Red/01)

Editor:Hunter