Lagi, Ditemukan Dugaan Korupsi Dinas Pendidikan Halsel

30

BNI.id, (Halsel – Maluku Utara), – Satu demi satu permasalahan dugaan penyelewengan anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan mulai mencuat, setelah adanya pemetongan dana BOS Afirmasi dan pemberian uang partisipasi, kini ditemukan dobel anggaran pada satu jenis kegiatan, Rabu (16/09/2020).

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Bupati Halmahera Selatan tahun anggaran 2019 ditemukan banyak kejanggalan khususnya di dinas Pendidikan, dalam satu kegiatan dianggran lebih dari satu kali di tahun anggaran yang sama.

Kejanggalan itu ditemukan di jenis kegiatan Pembangunan Infrastruktur IT, Pembangunan Infrastruktur IT di SMP Islam Samargalila 2 Babang Kecamatan Bacan Timur dalam satu tahun anggaran, dianggarkan dua kali. Sementara pengadaan IT nya hanya satu kali.

Guru SMP Islam Samargalila 2 Babang yang namanya tidak mau dipublikasi, saat ditanya awak media membenarkan bahwa pengadaan IT disertai pulsa memang benar ada, tapi hanya satu paket saja bukan dua paket, sebagai mana yang tertera dalam dokumen LPJ Bupati tahun anggaran 2019 itu,” pungkasnya.

Sementara itu sekretaris Dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Umar Iskandar Alam. Saat ditanya awak media melalui sambutan telefon dan pesan watshaap menguraikan bahwa untuk pengadaan IT yang katanya dobel itu dapat saya jelaskan Pengadaan untuk jaringan internet itu sumber dana DAU dan Yang satunya lagi itu pengadaan peralatan IT berupa leptop dan serfer untuk UNBK sumber dana DAK,  jadi tidak mungkin dobel penganggaran,” ucapnya.

Bahrun Mustafa, aktivis PMII Maluku Utara yang juga putra Halmahera Selatan meminta kepada Dinas Pendidikan Halmahera Selatan agar mempertanggunjawabkan kepada publik terkait dengan dobel anggaran tersebut, dugaan potensi korupsi muncul dari cara-cara seperti itu. Sudah menjadi rahasia umum banyak kegiatan dari diknas Halsel selalu bermasalah dilapangan, seperti pengadaan mobiler dan juga paket buku sekolah,” papar Bahrun.

“Sehari dua, kami akan membongkar dugaan korupsi di dinas Pendidikan Halmahera Selatan yang diduga melibatkan kepala dinas dan sekretaris dinas Pendidikan Halsel,” tutup Bahrun. (Isto/03)

Editor : Onetria