Terkait Dana Bos Afirmasi, Ini Penjelasan FKG dan Diknas Halsel

275

BNI.id, (Halsel – Maluku Utara) – Terkait dengan pemotongan dana Rp. 1.000.000 melalui BOS Afirmasi, yang disesalkan oleh sebagian kepala sekolah penerima BOS Afirmasi, oleh Wakil ketua Forum Komunikasi Guru (FKG) Halsel, Farid A Samud. Kepada Bedah Nusantara menguraikan bahwa partisipasi dana tersebut untuk kebutuhan dan kepentingan bersama PGRI dan FKG di kabupaten Halmahera Selatan yang sifatnya suka rela dan tidak dipaksakan, Jumat (11/09/2020).

“Farid A Samud, Bilang. Partisipasi dana tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat FKG Halmahera Selatan, FKG dihidupkan karena PGRI Halsel mulai dari 2012 telah terjadi kefakuman, pembentukan FKG itu dilakukan oleh semua guru SD dan SMP se Halmahera Selatan. Dan FKG juga sudah terbentuk di 30 kecamatan,” katanya.

“FKG menginisiasi jelang kegiatan konfrensi PGRI pada bulan Desember mendatang, dan partisipasi itu hanya kepada pengurus FKG tingkat kecamatan yang menerima bantuan BOS Afirmasi dan Kinerja dan itu tidak dipaksakan melainkan secara suka rela,” pungkas Farid.

“Belum tersedianya sekretariat PGRI Kabupaten Halmahera Selatan, maka FKG menginisiasi untuk pengadaan sekretariat PGRI dan FKG, dan sumber pendanaanya dari partisipasi tersebut, agar para guru dan kepala sekolah yang berada diluar bacan yang belum punya tempat tinggal,  bisa tinggal disekretariat tersebut. Ini hasil rapat FKG Halsel. Besarnya biaya sekretariat Rp. 30.000.000 per tahun, dari hasil rembuk FKG maka lahirlah kesepakatan terkait partisipasi dana tersebut kepada pengurus FKG sebanyak 31 sekolah,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris dinas Pendidikan Halmahera Selatan, Umar Iskandar Alam. Bahwa di pasal 19a tentang penanganan covid dan belajar daring. Permendikbud Nomor 19 tahun 2020 perubahan atas Permendikbud Nomor 08 tahun 2020. Untuk covid tetap dibelanjakan karena itu sesuai dengan juknis. Dan sudah dibuat kisi-kisinya tentang penggunaan anggaran sekolah yang online dan offline,” katanya.

“Terkait kebutuhan covid dananya dititip direkening sekolah masing-masing, setelah barangnya tiba disekolah masing-masing, yang dipesan melalui siplah. Baru dananya ditransfer ke pihak penyedia. Untuk itu tidak ada pemangkasan oleh diknas sesuai dengan juknis,” pungkasnya.

“Jadi dana untuk SD Rp. 22.200.000 dan SMP Rp. 25.200.000 itu masih mengendap direkening sekolah, dan itu tidak bisa dicairkan sambil menunggu barang datang ke sekolah baru ditrensfer ke rekening penyedia,” ucapnya. (Isto/03)

Editor : Onetria