KPK Tegur Inspektorat Lampung Barat, Saat Rapat MCP Secara Virtual

136

BNI.id, (Lampung Barat) – KPK menegur Inspektorat terkait realisasi Dana Desa 21 M yang berpotensi korupsi. Jumat 11/09/2020.

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) Menegur insfektorat Lampung barat untuk terus mengawal penggunaan dana desa. Teguran ini muncul atas penggunaan dana desa yang di realisasi kan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lampung barat.

Laporan yang datang dari Pemda Lampung barat kepada KPK, ada dana sebesar Rp 21 miliar yang di jadikan sebagai modal, yang menurut KPK justru membuka potensi terjadi nya penyimpangan.

Keterangan ini muncul secara tertulis yang di rilis KPK saat rapat koordinasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP), Dengan pemerintah daerah (pemda) Lampung barat yang di lakukan secara virtual pada 9 September 2020.

Menurut satuan (satgas) IV koordinasi Supervisi dan pencegahan (kursupgah) KPK yang di wakili oleh Niken Arianti, pencapaian tercantum di dalam MCP, yang menjadi indikator bagi lembaga anti rasuah, agar dapat melihat tata kelola dari Pemda.

“Bagi KPK Pemda Lampung barat sudah seharusnya memberikan keterbukaan terkait transfaransi sistem misalnya di mulai dengan adanya perencanaan, penganggaran dan pembelanjaan hingga pencatatan aset yang menjadi satu kesatuan. jelasnya.

“Hal itu dilakukan untuk memudahkan KPK pada saat melakukan pengewasan dan pemeriksaan”. ucapnya.

Menurut keterangan sekda daerah Lampung barat, Akmal Abd Nasir turut menjelaskan terkait MCP saat di di daerah tersebut.

Menurut Akmal, MCP di daerah mencatat bahwa persentase yang ada pada pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sebesar 64,8%; Optimalisasi pajak daerah 59,5%; Perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 57,6%; APIP sebesar 48,9%; Menejemen ASM 43,1%; Menejemen aset daerah 33,3%; Pengadaan barang dan jasa 26,3%; Dan tata kelola dana desa 24,7%.

“Dan sistem yang selama ini di buat bertujuan untuk mengurangi potensi korupsi di daerah serta mencegah tindak pidana korupsi dan kami berharap ke depannya ada perbaikan hingga betul terlaksana sesuai dengan apa yang kita harap kan”. ujar Akmal.

Terkait menejemen aset,ada aset Pemda sebnyak 519 Persil, dan sudah bersertifikat sebnyak 210 Persil, yang selesai di tahun ini 41 Persil, Akmal menambahkan bahwa sisa aset Pemda sebanyak 309 Persil yang blum di sertipikat, termasuk di dalam sedang dalam proses sebanyak 61 Persil.

KPK mencatat, Pemda Lampung barat melaporkan bahwa sesuai kesepakatan dengan Bank Pembangunan Daerah ( BPD) tahun ini,akan ada pemsangan 20 unit alat rekam pajak, berdasarkan klaim Pemda Lampung barat, sudah ter rekam 10 unit alat rekam pajak namun kemudian stimulasi pajak tidak dapet dilakukan mengingat posisi pendaki covid 19. (Rahmad dan tim/05)

Editor : A.R Tjereni