Terkuak, Dugaan Skandal Mega Korupsi di Dinas Pendidikan Halsel

2836

BN.id, (Halsel – Maluku Utara) – Dugaan mega korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas yang dipimpin oleh istri Bupati ini, selain malas masuk kantor penyerapan dana untuk tahun anggaran 2019 sangat buruk. Terbaru ditemukan adanya pemotongan dana BOS Afirmasi yang jumlahnya cukup fantastis, Kamis (10/09/2020).

Bos Afirmasi adalah adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada didaerah tertinggal. Yang dikelolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber media ini yang identitasnya tidak mau dipublikasi, sangat menyesalkan Langkah dinas pendidikan kabupaten Halmahera Selatan untuk memangkas dana BOS Afirmasi khusus belanja APD Covid-19 sangat disesalkan oleh para kepala sekolah penerima dana bos Afermasi, padahal dalam juknis BOS Afermasi dan kinerja Nomor 24 tahun 2020 tidak mengaturnya.

“Pasal 2 dalam juknis tersebut secara tegas dijelaskan bhwa dana BOS Afirmasi bertujuan untuk membantu kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi oleh Dana BOS Reguler di Daerah Khusus yang ditetapkan oleh Kementerian,” kesalnya.

“Artinya bahwa baik belanja langsung maupun tidak langsung pihak sekolah sebagai penanggungjawab penuh terhadap anggaran untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya,” katanya.

Lanjut sumber media ini, Lalu dinas pendidikan punya dasar apa sehingga mengambil alih tugas kepala sekolah untuk belanja kebutuhan sekolah
untuk diketahui belanja APD Covid-19, dinas pendidikan kabupaten Halamhera Selatan mematok masing-masing sekolah untuk tingkat SMP sebesar Rp. 25.200.000 dan Rp. 22.500.000 untuk SD, dan paling anehnya lagi belanja APD Covid-19 khusus Hand Sanitizer saja sebesar Rp. 9.000.000,” pungkasnya.

Dari data yang dihimpun Bedah Nusantara lebih dari 100 sekolah baik SD maupun SMP penerima BOS Afirmasi yang dipotong dananya. Jika diilustrasikan persekolah menyetor Rp.22.000.000 x 100 Sekolah = Rp. 2.200.000.000, dana sebesar itu diduga dikelola oleh Sekdinas atas perintah Kepala Dinas.

Dia bilang, dana sebesar Rp. 9.000.000, padahal kalau dilihat dari harga barang yang ada didalam siplah, dana tersebut bisa dibelanjakan untuk keperluan APD Covid -19 lengkap ditambah dengan dua buah laptop core I3,” sebutnya.

“Bukan hanya itu, saat pengambilan rekomendasi pencairan ada pegawai dinas pendidikan yang nama Ina dan Hera serta kepsek SD 170 halsel, Farid. Memberitahukan kepada para kepala sekolah bahwa ini perintah dari ibu Kadis Nurlela Muhammad maka masing-masing sekolah harus memberikan uang pertisipasi sebesar Rp. 1.000.000,” urainya.

“Kejanggalan ini, kami juga telah mengadukan ke manajemen bos kemendikbud, maka dari itu kami mengajak kepada para kepala sekolah untuk melaporan hal yang sama ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemdikbud ( 021-57903020, 021-57950225, 021-57903017),” tutupnya.

Sementara itu Kadis Pendidikan Halsel Nurlela Muhammad dikonfirmasi awak media nelalui pesan watshaap, dengan singkat menjawab “tidak ada itu,” ucapnya.

Sekretaris Dinas pendidikan Halsel Umar Iskandar Alam yang diduga menjadi aktor dalam pengaturan semua transaksi keuangan di dinas pendidikan Halsel dikonfirmasi awak media, membaca pesan watshaap namun tidak meresponnya. (Isto/03)

Editor : Onetria