Pemda Halut di Minta Implementasikan Inpres No.6 Thn 2020, Pada Pilkada 2020 Melalui Virtual

13

BNI.id, (Halut-Maluku Utara) – Pemda Halut dan jajarannya di minta implementasikan Inpres no 6 tahun 2020, pada pilkada serentak 9 Desember mendatang oleh Mendagri dan Menkopulhukam pada Rakor melalui video converence di ruang meeting Fredy Tjandua Lantai II kantor Bupati Halut. Rabu (09/09/2020).

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian , Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pusat, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, KaBIN dan Kasatgas Covid-19.

Kegiatan ini diikuti oleh Gubernur dan Bupati/ Walikota. Adapun agenda Rakor ini yakni membahas soal disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam Pilkada Serentak yang akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang.

Dalam arahannya Mendagri Tito Karnavian mengatakan pada saat Pilkada nantinya agar setiap daerah agar mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian virus covid-19.

Menkopolhukam M. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa dalam implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, para Gubernur, Bupati dan Walikota diminta untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang didalamnya memuat ketentuan diantaranya kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

“Rapat Koordinasi ini digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang diambil dalam implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, khususnya terkait pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat beserta sanksi atas pelanggaran ketentuan protokol kesehatan,” Kata Mahfud.

Mahfud MD menjelaskan KPU dan Bawaslu segera mengumpulkan calon Kepala Daerah dan dukungan parpol untuk meningkatkan pelaksanaan peraturan tentang protokol kesehatan dengan berbagai konsekuensi, diminta juga pada momen tertentu dengan menghadirkan massa agar forkopimda ikut terlibat.

“Jika akan dilaksanakan pertemuan maka disarankan untuk berkoordinasi dengan KPU dan bawaslu yang menyangkut pengamanan Pilkada dan penegakan disiplin serta hukum untuk saling koordinasi dengan pihak kepolisian,” katanya .

Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Arief Budiman mengatakan ada 12 hal baru di TPS tanggal 9 Desember mendatang yakni, jumlah pemilih akan dilaksanakan beberapa gelombang di tiap TPS (Gelombang I sekitar 500 Pemilih) , Pengaturan kedatangan, menggunakan sarung tangan, mencuci tangan, cek suhu tubuh, menggunakan masker, menggunakan pelindung wajah, menjaga jarak , KPPS harus dalam kondisi sehat dan fit, tidak bersalaman dan akhir dari pencoblosan dilakukan dengan menggunakan tinta tetes.

Pemda Halut dalam rakor virtual tersebut juga di hadiri oleh Sekda Halut Judihart Noya, Wakil Ketua DPRD Halut Wiliam Manery SH.MH, Kapolres Halmahera Utara , Dandim 1508 Tobelo , Ketua Pengadilan Negeri Tobelo , Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara. (HMS/05)

Editor : A.R Tjereni