Bawaslu Toba, Gelar Sosialisasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Pilkada 2020

9

BNI.id, (kab Toba-sumut) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Toba, gelar Sosialisasi Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toba 2020, Ballroom Convention Center Hotel Labersa. Senin 07/09/2020.

Dalam acara tersebut Bawaslu memperkenalkan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS). Dengan tujuan sosialiasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Toba.

Ketua Bawaslu Kabupaten Toba Romson Purba dalam sambutannya mengatakan tujuan sosialisasi tersebut untuk memperkenalkan aplikasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati Kab. Toba pada pilkada 2020.

“Kami juga melakukan simulasi dalam pembuatan permohonan penyelesaian sengketa melalui aplikasi SIPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupten Toba tahun 2020,” tuturnya.

“Aplikasi SIPS merupakan sistem informasi manajemen perkara yang progresif. SIPS tidak hanya memuat putusan hasil sidang sengketa, tetapi juga memuat tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan. jelasnya.

Sambungnya lagi, “Bawaslu juga selalu mematuhi peraturan protokol pemerintah jaga jarak hindari kerumunan cuci tangan jaga kesehatan. mempersiapkan aplikasi SIPS ini untuk mempermudah pelayanan proses permohonan sengketa Pilkada Serentak 2020,” paparnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Herdi Munthe yang juga sebagai pemateri dalm giat sosialisasi itu menjelaskan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

“Bawaslu Kabupaten memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permohonan sengketa yang terjadi antara peserta dengan peserta atau peserta dengan penyelenggara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU,” ujar Herdi

Herry menambahkan lagi, Keberadaan aplikasi SIPS, kata dia, merupakan upaya mengoptimalkan teknologi informasi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan di tengah wabah Covid-19.

“Aplikasi SIPS akan memudahkan masyarakat untuk bisa berpartisipasi baik mengajukan permohonan juga mengikuti proses yang berjalan. Makin banyak masyarakat yang berpartisipasi maka mekanisme penyelesaiannya semakin fair atau baik, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Herdi

Untuk meningkatkan insting atau kepekaan dalam menjalankan tugas, para pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) harus selalu mendapatkan pelatihan. Kepekaan sangat diperlukan saat pengawas Pemilu melakukan pengawasan di lapangan. Jika menemukan suatu permasalahan, maka harus cepat mengambil kesimpulan. Selain itu, Setiap Koordinator Divisi (Kordiv) di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota harus saling menopang, membantu, dan menguatkan, agar menjadi kekuatan yang besar.

Saat menyajikan materi, Herdi Munte menjelaskan, Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) dibuat untuk memudahkan peserta Pemilu atau Pilkada dalam mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu. Pemohon cukup memasukkan semua berkas permohonan ke dalam aplikasi yang telah disediakan, dan setelah itu akan mendapatkan tanda terima. Permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan peserta Pemilu atau Pilkada baik secara langsung maupun tidak langsung, semua datanya harus dimasukkan ke dalam SIPS.

Hardi juga menyinggung ASN melalui kemitraan dengan Media Pers, agar ASN dan seluruh yang menerima gaji dari daerah baik Kepala Desa dan aparat desa serta tenaga honorer juga bagian dari pengawasan Bawaslu untuk
tetap menjaga netralits ASN

“Khusus untuk ASN kembali kita tegaskan harus netral. Sebab ASN menjadi salah satu obyek pengawasan dan dipantau oleh Bawaslu. Jika ada ASN diduga terlibat secara aktif menjadi bahagian pemenangan salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati, silahkan dilaporkan kepada Bawaslu dengan menyertakan bukti bukti akurat berupa foto, video dan audio. Nanti akan kita laporkan kepada Komisi ASN,” tegasnya.

Dari pantauan awak media BNI.id acara sosialisasi penyelesaian sengketa tersebut juga dihadiri oleh Suhadi Situmorang SH, MH, Ketua Bawaslu Toba Romson Purba, Komisioner Bawaslu Toba Divisi Organisasi Sumber Daya Manusia (OSDM) Thomson Manurung, Komisioner Bawaslu Toba Divisi HPPS Japarlin Napitupulu. (Dison.t/05).

Editor : A.R Tjereni