PT. DSI “Rampok” Lahan Warga Desa Merempan Hilir

45

BNI.id, (Siak-Riau) – PT. DSI mengambil lahan masyarakat tanpa kesepakatan dengan warga Desa merempan Hilir. Sabtu 05/09/2020.

Tim Media Bedah Nusantara mendatangi Kepala Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura, setelah mendapat informasi ada dugaan penyerobotan lahan masyarakat. oleh PT DSI pada Jum’at 04/09.

Informasi dari Tengku Mukhlis Kepala Desa Merempan Hilir membenarkan, bahwa PT.DSI menggambil dan menggarap lahan masyarakat yang belum dibayar tanpa ada kesepakatan ganti rugi dan lahan sudah ditanami sawit oleh PT.DSI.

“Ada apa dengan PT DSI mengambil lahan masyarakat tanpa berdiskusi tapi langsung menggarap lahan. Mengapa tidak bernegosiasi ? seharusnya sebelum ada Nota kesepakatan pihak PT.DSI dengan masyarakat menyangkut dengan ganti rugi, dan langsung digarap begitu saja.” ucapnya kades.

“Banyak lahan masyarakat yang di kerjakan pihak perusahaan tetapi belum dibayar ganti ruginya sampai sekarang, dan ada juga lahan Kelompok Tani Merah Jaya kurang lebih 40 hektar itu juga belum ada pembayaran ganti ruginya. Seharusnya tidak boleh main garap begitu saja sebelum bernegosiasi terlebih dahulu”. tandasnya kades.

“Masyarakat berkeluh kesah tapi pihak Perusahaan tidak ada tanggapan, sehingga Kepala Desa juga mengatakan lahan atau tanah masyarakat belum dibayar ganti ruginya dan siapa orang yang bermain didalamnya,” tambahnya lagi.

Menurut keterangan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, pada awak media menjelaskan, belum ada HGU PT. DSI yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan. Pada tahun 1998 PT.DSI mengajukan HGU lahan seluas 13.500 hektar, namun pengajuan tersebut hanya 8000 hektar yang di izinkan oleh Badan Pertanahan, karena tidak bisa dikabulkan seluas 13.500 hektar disebabkan ada lahan masyarakat yang termasuk di dalam lahan yang seluas 13.500 Hektar tersebut. Dari tahun 1998 sampai sekarang belum ada HGU yang dimiliki oleh PT.DSI.

Dengan adanya persoalan ini, warga masyarakat desa Merempan Hilir melalui kepada desa, mengharapkan pemerintah daerah secepatnya menyelesaikan persoalan ganti rugi lahan yang dikelola oleh PT.DSI yang tanpa adanya koordinasi dan kesepakatan dengan pihak pemilik lahan. (Khaidir/05)

Editor : A.R Tjereni