Lewat Vidio Confrence DPRD dan Pemkab Gelar Rapat Paripurna Tahun Anggaran 2020

18

BNI.id, (Halut – Maluku Utara) – DPRD bersama Pemda Halut menggelar Rapat Paripurna Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana informasi yang dirilis dari laman akun resmi FB Humas Pemda Halut 02/09. Rabu (2/09/2020).

Rapat tersebut diselenggarakan melalui Video Conference, di ruang paripurna Kantor DPRD Halut serta Ruang Rapat Fredy Tjandua, Lantai 2 Kantor Bupati Halmahera Utara.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha SH didampingi Wakil Ketua 1 Wiliam Manery SH.MH, sertadihadiri para Anggota DPRD. Bupati Halut Ir Frans Manery, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, dan Kabag Lingkup Setda Halut .

Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha SH, dalam Laporanya menyampaikan bahwa dalam memenuhi mekanisme beranggaran, beberapa waktu lalu Bupati Halut telah menyampaikan rancangan KUPA-PPAS perubahan tahun 2020 kepada DPRD pada tanggal 24 Agustus 2020 dan telah disetujui dan ditandatangani bersama menjadi KUPA-PPAS perubahan tahun 2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 .

” Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan KUPA-PPAS perubahan tahun 2020 ,hari ini Bupati Halut akan mengajukan Ranperda Perubahan APBD Halut tahun anggaran 2020 ke DPRD untuk di tindaklanjuti sesuai aturan perundang-undangan “, katanya .

Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halut Tahun Anggaran 2020, di lakukan secara virtual yang ditandai dengan pembacaan pernyataan penyerahan dokumen Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran 2020 oleh Pemda Halmahera Utara dalam hal ini Bupati Halut dan dilanjutkan dengan pembacaan pernyataan penerimaan dokumen oleh pimpinan DPRD.

Bupati Halut Ir Frans Manery, dalam Pidato pengantar nota keuangan dan Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2020 menjelaskan, perubahan pendapatan dan belanja sebagai berikut

Pertama. Perubahan pendapatan daerah, meliputi Berkurang nya pendapatan daerah yakni penurunan target pendapatan pajak daerah akibat penurunan asumsi penerimaan dengan melihat progres reaslisasi per semester 1 .

Kedua. Perubahan belanja daerah ,meliputi pemetaan belanja atas rasionalisasi belanja kegiatan pada semua OPD dengan lebih mempertimbangkan pada prioritas dan urgensinya. Penyesuaian alokasi dana hibah untuk dukungan dana pelaksanaan tahapan Pilkada bagi KPU dan Panwas,Kamtibmas , pengembangan pendidikan dan organisasi kemasyarakatan.

Bupati juga menjelaskan, dengan adanya perubahan pendapatan dan belanja daerah ,maka komposisi atau postur Ranperd Perubahan Kab Halut tahun anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
Total pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 1.171.721.055.955.85.- setelah perubahan menjadi Rp. 1.065.443.099.480.24.- dan penurunan (9,07) persen atau sebesar Rp. 106.277.956.475.61 . Pengurangan pada postur pendapatan ini juga lebih dipengaruhi oleh PAD, Pengalokasian dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk rincian postur pendapatan daerah, sebagai berikut :

– PAD sebelum perubahan sejumlah Rp. 202.697.909.806,35.- setelah perubahan menjadi Rp.176.983.651.619,74.

– Dana perimbangan sebelum perubahan Rp. 722.888.540.000,00 setelah perubahan menjadi Rp.656.571.379.711,00

– lain lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan sejumlah Rp.246.134.606.149,50 dan setelah perubahan menjadi Rp. 231.888.068.149,50.

2. Belanja Daerah .
Tahun anggaran 2020 sebelum perubahan sebesar Rp.1.205.883.729.880.57 -. Setelah perubahan menjadi Rp. 1.089.796.587.097,85. Dan mengalami penurunan (9,63) persen atau sebesar
Rp.(116.087.142.782,72 ) dari uraian tersebut kami sampaikan bahwa selisih antara pendapatan dan belanja daerah (Defisit) adalah sebesar Rp 24.353.487.617.61 atau sebesar 4,77% .

Adapun rinciannya sebagai berikut ,
– Belanja tidak langsung sebelum perubahan senilai Rp.572.808.913.870,20 , setelah perubahan menjadi Rp.617.836.013.170,06 .

– Belanja langsung sebelum perubahan sejumlah Rp. 633.074.816.010,37 , setelah perubahan menjadi Rp.471.960.573.927,79 .

3. Pembiayaan Daerah
Jumlah penerimaan pembiayaan Daerah sebelum perubahan sebesar Rp.40.162.673.924,72 ,- setelah perubahan menjadi Rp. 55.163.487. 617,61 , mengalami kenaikan 37,33 persen atau sebesar Rp.14. 990.813.692,89. Serta pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.6.000.000.000, 00 dan setelah perubahan menjadi Rp. 30.800.000.000,00 mengalami kenaikan 413,33 persen atau sebesar Rp.24.800.000.000, 00.

Bupati juga menyampaikan, apresiasi kepada pimpinan beserta Anggota DPRD Halut atas kerjasama dan komunikasi yang terjalin baik selama ini ,sehingga secara bersama-sama dapat membangun sinergitas yang konstruktif.

“Besar harapan kami semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama seluruh proses penyusunan perubahan APBD tahun 2020 dapat diselesaikan. sehingga rancangan perubahan APBD ini bisa segera di tetapkan menjadi Perda ,” harapnya.(Humas/05)

Editor : A.R Tjereni