ADP Laporkan Proyek Waduk Nipah Diduga Asal Jadi

63

BNI.id, ( Sampang Madura – Jatim )- Aliansi Damai Pantura (ADP) melaporkan pekerjaan Proyek Waduk Nipah Yang Patut diduga kuat dengan dikerjakan asal-asalan Sampang, Selasa, (25/08/2020).

Kegiatan waduk Nipah yang menelan anggaran cukup fantastik kini menjadi soroton keras Aliansi Damai Pantura (ADP) Pasalnya, kegiatan yang terletak di Desa Montor, Desa Tebanah dan juga Desa Nagasareh, Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, Madura Jawa Timur, memang sudah rampung, namun masyarakat disekitar proyek masih belum bisa di nikmati fungsinya.

Ironisnya, justru jaringan irigasi yang kegiatan pada Waduk Nipah itu yang memakan anggaran Rp. 13 Milliard pada tahun 2017 itu kini rusak parah, dan menuai sorotan serius publik dengan dugaan proyek irigasi tersebut dikerjakan secara mementingkan sepihak dengan mengutamakan keuntungan daripada kualitas dan kwantitas.

Berdasarkan pantauan dilapangan, kini sorotan dengan dikuatkan laporan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang datangnya dari (ADP) Aliansi Damai Pantura.

ADP merupakan perkumpulan beberapa Ormas dan LSM (Ormas Projo, LSM Elang Putih Indonesia, LPKSM PK-PU Indonesia dari pantai utara (Pantura) di Kabupaten Sampang, Telah resmi melakukan laporan tentang kegiatan proyek irigasi waduk Nipah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, karena patut diduga kuat dikerjakan dengan asal-asalan tidak mengedepankan kualitas, malah lebih menguntungkan sepihak.

Proyek yang bersumber dari (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan anggaran Rp.13 Milliard pada tahun 2017 dengan kegiatan proyek jaringan irigasi itu, kini telah resmi dilaporkan pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada hari Senin, 24/08/2020. Hal itu dibenarkan oleh H. Faris Reza Malik selaku  Korlap DPC Projo Kabupaten Sampang.

“kami telah melaporkan Proyek Waduk Nipah, Karena menurut hemat kami proyek tersebut banyak terindikasi dikerjakan asal-asalan. ” ucap Faris.

Faris juga mengatakan, “baru 3 tahun saja pekerjaannya sudah seperti itu, gimana kalau sampai 5 tahun, bisa brabe itu kasian masyarakat dong, mereka kan masih belum menikmati hasilnya,” imbuhnya.

Faris berharap harap kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur, supaya tidak main-main dalam menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi ini.

Faris juga menambahkan, bahwa “kasus ini telah merugikan Negara, dan selain itu proyek irigasi waduk nipah ini membahayakan masyarakat karena kalau musim hujan saluran irigasi tersebut bocor dan membanjiri rumah-rumah warga yang ada di sekitar terutama Desa Tebanah”.

“Maka dari itu sekali lagi kami mohon kepada (Kejati) Kejaksaan Tinggi  Jawa Timur agar segera melakukan proses penyidikan serta penyelidikan lebih lanjut pada PT. Jati Wangi karena diduga kuat proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai RAB nya, ” harapnya.

Lebih jauh Koordinator Lapangan (Korlap) dari DPC Projo Sampang menjelaskan, merujuk pada undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana.

“Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari (KKN) korupsi, kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang No.28 tahun 2001. Dan juga Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. ” pungkasnya.

Sementara Ketua LSM Elang Putih Indonesia yang juga masuk didalam aliansi damai pantura : Ali Yaqub juga menyoroti hal tersebut, Kami yakin pada kejati jawa timur bisa mengungkap serta bisa memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun apabila tidak di lakukan penyelidikan dan proses hukum akan menimbulkan pertanyaan besar atas kemampuan bapak/ibu memimpin di lembaga kejati jawa timur. (@to’ep/05)

Editor : A.Tjereni