Aksi Massa Menuntut Kades Toweka Dicopot Dari Jabatannya

22

BNI.id, (Halut – Maluku Utara) – Aksi Warga Masyarakat Desa Toweka Kec. Galela Halmahera Utara Di Depan Kantor Bupati Halmahera Utara menuntut Pemda Halut dan instansi terkait mencopot kepala Desa Toweka dari Jabatannya, Rabu (22/07/2020).

Aksi masa masyarakat desa Toweka yang di ikuti kurang lebih 60 Orang, di depan kantor Bupati Halut dengan menggunakan 2 unit Mobil Truck dan beberapa unit kendaraan roda 2 itu menuntut Pemda Halut dan instansi terkait untuk mencopot Bahrudin Muhammadun dari jabatannya sebagai kepala Desa Toweka Kec. Galela, karena dianggap melakukan penyalahgunaan anggaran Dana Desa.

Orator Safrudin Djafar, dalam orasinya menyampaikan, Pemda Halut dan instansi terkait segera mengambil tindakan atas laporan masyarakat desa Toweka tentang terduga penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh kepala Desa Toweka antara lain, Diduga menyalahgunakan Dana penanganan wabah Covid-19, di duga menyalahgunakan DD tahap III tahun 2019, Dan diduga menyalahgunakan Dana sisa pembangunan Draenasi. Dan Bahrudin Muhammadun juga dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan tidak pernah melalui musyawarah,” pungkasnya.

Korlap aksi Safrudin Ja’far dalam wawancara dengan awak media BNI mengatakan, “persoalan ini sudah kami sampaikan atau laporan resmi kepada instansi terkait yaitu Inspektorat, Kejaksaan Tobelo, DPRD Halut, Dinas PMD Halut dan Polres Halut,” ucapnya.

Wenas Rompis Kadis PMD Halut, Saat hearing dengan masa aksi di meeting room kantor Bupati Halut,” terkait dengan laporan dugaan penyalahgunaan DD Desa Toweka ini, saya sudah membuat desposisi surat ke Inspektorat untuk menindak lanjuti laporan ini untuk membentuk tim audit guna melakukan pemeriksaan kepada kepala desa Toweka,” tegasnya (sambil menunjukan surat desposisi ke Inspektorat).

Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Desa Toweka, Bahrudin M memberikan keterangan pada awak media dalam wawancara bahwa “sebagai masyarakat wajarlah mengkritik kinerja pemerintah desa yang dianggap melakukan penyalahgunaan baik dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun kebijakan-kebijakan lain yang terindikasi dengan jabatan atau wewenang, namun jangan membawa-bawa atas nama masyarakat pada hal aksi tersebut merupakan kepentingan sekelompok orang yang terindikasi sakit hati, kasian masyarakat yang tidak paham persoalan ini.

“Lucunya lagi dalam kelompok tersebut ada ketua dan Anggota BPD, seharusnya, BPD sebagai perpanjangan tangan atau perwakilan aspirasi masyarakat harus betul-betul menerapkan fungsi dan kewenangannya setiap persoalan perlu ada Komonikasi antara BPD dengan Pemerintah Desa, bukan mengikuti kelompok tertentu karena antara Pemdes dan BPD itu mitra dalam struktural. dan perlu di ketahui oleh masyarakat umum bahwa menyangkut dengan beberapa tuduhan kepada saya mengenai penyalahgunaan anggaran, sebagai pemimpin saya siap diperiksa oleh lembaga terkait, namun jika pemeriksaan nanti tidak terbukti, maka saya akan mengambil sikap untuk mengembalikan nama baik saya,” tegasnya.
(A.Tjereni/03)

Editor : Onetria