Meningkatkan Pelaksanaan Reforma Agraria di Bulungan

11

BNI.id, (Bulungan – Kaltara) – Bulungan, Reforma Agraria selama ini masih sering diartikan sebagai sertifikasi lahan saja. Padahal sertifikasi hanya salah satu bagian dari pentingnya legalisasi aset di mana selain untuk kepastian hukum, pemilik lahan juga bisa mendapatkan modal. Bupati Bulungan, H Sudjati, SH menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria tingkat Kabupaten Bulungan di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati, Rabu (15/07/2020).

Dijelaskan, kegiatan rakor antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan bersama Badan Pertanahan beserta instansi lainnya merupakan upaya menuju penataan ruang dan pelayanan pertanahan berkapasitas hukum dan modern.

“Sertifikasi merupakan salah satu bagian saja dari upaya legalisasi aset. Pentingnya legalisasi aset ini karena masih cukup banyak lahan yang belum memiliki sertifikasi padahal sudah dimiliki selama bertahun-tahun oleh warga,” ucap Bupati.

Dilanjutkan, bagi pemerintah daerah, melalui Reforma Agraria diharapkan dapat melaksanakan redistribusi aset yang sumbernya cukup beragam. Termasuk program transmigrasi, mendistribusikan lahan yang terlantar atau yang habis haknya, hingga pembukaan lahan baru oleh perusahaan, di mana perusahaan yang akan membuka perkebunan atau lahan, selain harus memiliki izin dari pemerintah, juga harus memberikan sekian persen dari lahan tersebut bagi masyarakat sekitar untuk berusaha.

“Saya berharap, hasil dari rakor ini dapat segera kita terapkan di lapangan secepat mungkin agar masyarakat juga segera mendapatkan pelayanan yang optimal di bidang pertanahan,” pesannya.

Ditambahkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sejak tahun 2019 lalu juga telah menggagas program transformasi digital. Di mana layanan pertanahan dapat diakses oleh masyarakat secara elektronik dari mana saja dan kapan saja. tujuannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi efektif, efisien dan transparan.

Ada 4 layanan elektronik yang digagas meliputi hak tanggungan, layanan informasi, zona nilai tanah, surat keterangan pendaftaran tanah dan informasi bidang tanah. Bupati berharap, berbagai layanan elektronik di bidang pertanahan tersebut dapat seluruhnya diterapkan di tingkat Kabupaten Bulungan. sekaligus untuk mencapai target program strategis nasional, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Bulungan. (Peri/03)

Editor : Onetria