Terkait Kehadiran TKA, Aktivis Amin Suleman Angkat Suara

221

BNI.id, (Gorontalo Utara – Gorontalo) – Kehadiran Tenaga Kerja Asing ((TKA) di tengah sulitnya akses ekonomi pada warga terdidik maupun warga masyarakat pada umumnya. Membuat sejumlah pihak prihatin atas sikap pemerintah tersebut, Sabtu (11/07/2020).

Aktivis Amin Suleman menyanyangkan sikap pemerintah tersebut, menurutnya sikap pemerintah atas kebijakan hadirnya TKA sebagai kebijakan yang tidak bijak. Terlebih saat ini masyarakat sedang di hadapkan pada situasi menghadapi pandemi Covid-19 memporak poranda kehidupan baik itu sosial maupun ekonomi” ucapnya.

Lanjut Amin, rencana pemerintah akan mendatangkan lagi tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok sebanyak 227 dan tenaga kerja luar daerah sebanyak 600, semata karena alasan investasi sangat Sulit di terima oleh masyarakat Gorontalo Utara  bukan saja karena hal ini berpotensi menambah kerumitan dalam menghadapi pencegahan pandemi Covid 19, tapi juga memberi sinyal bahwa seolah-olah aturan yang di tetapkan sediri oleh pemerintah berlaku tidak konsisten, tuturnya.

“Pemerintah terus menerus meminta warga masyarakat untuk mematuhi dan sigap dalam melaksanakan aturan PSBB dan sekarang berlanjut dengan New Normal. Namun di saat yang sama pemerintah terus membuat kebijakan yang mengundang protes publik dan juga keraguan pada kebijakan-kebijakan pemerintah”, urai Amin.

Amin Menambahkan, belum lagi bila memperhitungkan keadaan saat ini dimana 50% buruh/pekerja di Gorontalo Utara berada di sektor informal yang sangat rentang kehilangan pekerjaan sebagai terdampak pandemi Covid 19, dan berpotensi menambah jumlah pengangguran. Seharusnya pemerintah harus menunjukan wujud konsistensi komitmen pemerintah memotong mata rantai pandemi Covid 19, dan memperioritaskan penanganan pengangguran dan kemiskinan di provinsi Gorontalo” tambahnya.

Amin menutup dengan mengatakan, sebaiknya pemerintah juga tidak membebani pikiran dan perasaan masyarakat ke arah yang negatif, berbagai kebijakan yang di lakukan akhir-akhir ini justru berpotensi menambah beban pikiran masyarakat yang seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana masyarakat Gorontalo Utara yang di Ruamhkan dan di PHK bisa mendapat lapangan pekerjaan kembali bukan malah menginzinkan dan menyambut kedatangan tenaga kerja asing dari tiongkok” tutupnya. (Syarif/03).

Editor : Onetria