Kapolda Sulut Bentuk Tim Khusus Brantas Para Mafia Tanah

43

BNI.id, (Manodo – Sulut) – Keberadaan para mafia di Sulawesi Utara semakin meresahkan masyarakat. Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa langsung bertindak cepat. Tim khusus memberantas mafia tanah telah dibentuk.Rabu.(8/7/2020).

Masalah yang ditimbulkan oknum mafia tanah tak bertanggungjawab tersebut, ingin cepat dituntaskan. Kapolda menilai kasus ini sering merugikan dan mengambil keuntungan dari masyarakat.

“Ada dibentuk tim. Karena kasus tanah ini cukup banyak. Jadi harus ada tim gabungan. Sudah dua minggu yang lalu kita siapkan, untuk mereduksi dan melihat lagi, kasus-kasus yang belum tertangani,” sebut Kapolda Sulut Irjen Pol Royke Lumowa.

Sebab menurut kapolda, saat ini banyak sekali laporan yang masuk terkait permasalahan tanah. “Sebab banyak yang lapor saya langsung dan lainnya. Maka harus ada tim khusus. Dan sudah dibentuk. Dengan tugasnya adalah menyelesaikan kasus-kasus (tanah) yang masih tergantung dan yang belum selesai. Dan benar-benar meluruskan yang masih bengkok-bengkok,” ungkapnya.

Lanjut Irjen Lumowa, mantan Kakorlantas, semua yang ilegal di bumi Nyiur Melambai tidak akan dibiarkan. “Intinya mafia tanah harus diberantas. Tidak boleh dibiarkan. Pokoknya yang ilegal-ilegal harus diberantas. Bagi kita tidak ada kamusnya, harus ditertibkan secara bersama-sama. Karena sudah merugikan orang lain. Keadilan harus ditegakkan,” ungkapnya.

Pasalnya keberadaan mafia ini sangat merugikan masyarakat kecil. “Mafia kan hanya menguntungkan kelompoknya sendiri dan merugikan orang lain. Kadang-kadang dengan permainan mafia itu, yang salah bisa jadi benar dan yang benar bisa jadi salah. Tidak boleh. Ini yang harus kita luruskan. Tidak boleh merugikan dan menyengsarakan orang yang benar,” tegasnya.

Tambah kapolda, masalah tanah haruslah diselesaikan dengan adil. “Yang harusnya itu haknya rakyat kecil, maka tidak boleh diambil oleh orang tanpa prosedur sesuai ketentuan. Harus jujur, adil, merata dan tidak boleh memihak. Apalagi masalah tanah. Tanah ini adalah yang dia peroleh dengan susah payah, atau diperoleh karena hak milik leluhurnya. Itu memang harus dipertahankan kalau memang itu miliknya,” tandas Kapolda Lumowa.

Di sisi lain, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado sulit dimintai informasi. Padahal, Komisi Pelayanan Informasi gencar menyosialisasikan agar adanya keterbukaan informasi. Namun instansi pelayanan publik BPN Manado seakan alergi terhadap wartawan.

Pasalnya, kemarin, saat wartawan koran ini hendak mencari data dan melakukan konfirmasi, tak ada satupun yang dengan profesional memberikan tanggapan. Baik kepala BPN maupun pejabat berwenang lainnya.

Sekuriti yang sedang melakukan penjagaan siang kemarin, kepada wartawan mengatakan akan disampaikan ke pimpinan. “Nanti disampaikan, tunggu sebentar,” ucapnya. Selang berapa lama, sekuriti tersebut kembali dan menyampaikan agar menunggu karena akan ada petugas BPN memberikan informasi. “Tunggu yah, nanti ibu kemari,” tuturnya lagi.

Hampir sejam wartawan media ini menunggu, tak ada satupun pimpinan ataupun staf BPN yang memberikan konfirmasi. Tak berselang lama, terpantau, mobil Innova berplat merah tampak memutar ke belakang Kantor BPN Manado, menjemput petugas BPN.

Kemudian, keluar beberapa staf dari pintu depan kantor dan langsung menuju mobil Innova tersebut, kendaraan tersebut ternyata dikemudikan sekuriti yang sebelumnya melakukan penjagaan di pintu masuk Kantor BPN yang awalnya sempat ditemui wartawan. Melihat beberapa petugas BPN ‘kabur’, wartawan pun langsung berupaya masuk dan coba tetap melakukan konfirmasi terkait penerbitan sertifikat di Manado.

Namun lagi-lagi jawaban yang sama dikatakan sekuriti lainnya, yang menggantikan sekuriti pertama. “Maaf, pimpinan belum lama keluar. Petugas lain sedang turun lapangan menyerahkan sertifikat,” ucapnya. Akhirnya upaya konfirmasi pun gagal.

Di tempat lain, terkait pelayanan kepengurusan sertifikat di Kantor BPN yang sering dikeluhkan masyarakat karena dinilai lamban dan berbelit-belit, karena berbeda jauh jika yang melakukan kepengurusan oknum mafia tanah, pihak BPN Sulut, melalui Kepala Bidang Pengadaan Tanah Jefree Supit saat dikonfirmasi Manado Post, Senin (6/7) lalu, menyebutkan, saat ini sudah ada system Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP).

“Sekarang sudah tidak lama. Karena sudah ada KKP. Ini ketika didaftar sistem berjalan. Jadi jelas kapan waktu selesainya. Kalau ada warga yang mengurus sertifikat sesuai sitem tidak lama,” jelasnya.

Lanjut kata dia, dalam kepengurusan sertifikat akan menjadi lama jika di atas bidang tanah yang akan mengurus sertifikat, ada pencegahan atau ada yang mengklaim tanah tersebut adalah tanah warisan.

“Contoh, jika dalam alur kepengurusan ada yang mencegah dan mengklaim tanah tersebut adalah warisan atau tanah adat, maka akan dipending dulu. Kepengurusannya akan lama. Selesaikan dulu masalahnya, baru lanjut diurus,” jelas dia.

Dirinya menyebut, saat ini kemungkinan kepengurusan lambat sangat tidak mungkin karena sudah menggunakan sistem. “Kalau zaman dulu mungkin. Tapi sekarang sudah ada sistem. Jadi ketika berkas masuk dan dianggap lengkap proses jalan terus,” sebutnya.(Theresia/Jp/01).

Editor: Hunter