Ketua BAP DPD RI Syilviana Murni Hasilkan Enam Poin Dalam Rapat Mediasi

24

BNI. Id, ( Jakarta ) – Syilviana Murni selaku Ketua BAP DPD RI tuntas mengawal mediasi Bupati DPRD Jember telah menghasilkan enam poin dalam kesepakatan.

Dalam perjalanan DPD RI guna membantu fasilitasi pengaduan Aspirasi dari DPRD Jember dan sejumlah tokoh masyarakat Kabupaten Jember, atas kebutuhan komunikasi antara Pemkab dengan DPRD setempat akhirnya membuahkan hasil.

“Alhamdulillah, atas respon cepat dari Kementerian Dalam Negeri, kami dari DPD RI dapat mewujudkan pengaduan aspirasi dari DPRD dan sejumlah elemen masyarakat Jember yang beberapa waktu lalu telah datang ke DPD RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta dan bahkan waktu itu langsung kami pertemukan juga dengan Mendagri Tito Karnavian,” Sylviana Murni.

“Senator asal DKI Jakarta itu memang mendapat tugas untuk mengawal proses mediasi dan penyelesaian pengaduan yang di sampaikan DPRD dan elemen masyarakat Jember.

Oleh karena itu, Sylviana terlibat sejak awal dalam proses tersebut, hingga puncaknya, Selasa kemarin, melalui proses rapat yang cukup lama.

Dalam rapat mediasi tersebut yang dipimpin langsung oleh PLT Sekjen Kemendagri M. Hudori, turut hadir, Dirjen Otoda, Dirjen Bina Pemda, Dirjen Bina Keuangan Daerah, Ketua BAP DPD RI, Bupati Jember Faida, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi dan seluruh jajaran pimpinan lainnya.

“Adapun enam butir keputusan yang di sepakati diantaranya.

Pertama, ” Dalam proses penyelesaian hal tersebut, Gubernur akan berkoordinasi dengan bupati dan jajaran DPRD Jember.

Kedua, ” Bupati berkewajiban menindaklanjuti surat Mendagri No.700/12429/SJ tanggal 11 November 2019, dengan menyampaikan hasilnya kepada Gubernur dan Mendagri paling lambat tanggal 7 September 2020.

Ketiga, ” Pengangkatan dan pengukuhan pejabat di lingkungan pemkab, harus di lakukan konsultasi dan persetujuan gubernur sesuai dengan surat gubernur nomor 821.2/1580/204.4.2020 tanggal 21 Februari 2020 perihal permohonan persetujuan tertulis pengukuhan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemkab Jember.

Keempat, ” RAPBD tahun 2020 yang belum di sepakati dengan DPRD, melalui keputusan gubernur nomor 188/1.K/KPTS/013/2020 tanggal 3 Januari 2020 tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2019 tentang Penggunaan APBD tahun Angaran 2020, dapat dilakukan dengan pengeluaran paling besar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD  tahun angaran sebelumnya dan DPRD tetap melakukan pengawasan.

Kelima, ” Terhadap Pimpinan hak keuangan dan anggota DPRD tetap mengacu PP 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Keenam, ” Mengedepankan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten. (@to’ip/06).

Editor : A. Nurul Falah.