Gabungan Ormas Lampung Utara Orasi Tolak RUU HIP di Depan Gedung DPR

27

BNI. Id, ( Lampung Utara -Lampung ) – Aliansi Suara Masyarakat Lampung Utara bersama LSM GMBI telah mendesak DPR RI untuk mencabut Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Desakan ini mereka sampaikan di gedung DPRD Lampung Utara, Rabu (8/7/2020).

“RUU HIP harus dicabut oleh DPR RI khususnya oleh fraksi atau partai yang menginisiasi RUU‎ HIP itu,” tegas Sabirin, perwakilan dari Front Pembela Islam saat berorasi.

Alasan dari penolakan ini dikarenakan RUU HIP sangat berpotensi melemahkan Pancasila sebagai dasar Negara dan memecah belah bangsa dan umat beragama. Selain itu, RUU HIP ini juga akan tercampur aduk karena Pancasila akan diperas menjadi Trisila dan Ekasila.

“Jika terus dibiarkan, RUU HIP ini juga akan melemahkan keimanan dan ketaqwaan setiap umat beragama dan membuka kembali peluang ‎munculnya partai komunis di Indonesia,” paparnya.

“Tolak dan cabut RUU HIP yang dibuat oleh Panitia Kerja DPR RI,” tegas dia.

Dalam tuntutannya, Aliansi Suara Masyarakat Lampung Utara‎ juga meminta kepada Presiden RI untuk menolak seluruh RUU yang berpotensi memecahkan Pancasila. Mereka juga meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dan memroses secara hukum para inisiator dan konseptor RUU HIP. Seluruh alat, simbol, gambar komunis atau PKI juga diminta untuk diproses secara hukum.

Di sisi lain, DPRD Lampung Utara menyampaikan sikap penolakannya terhadap Rancangan Undang – Undang Haluan Ideologi Pancasila yang saat ini terus menuai kontroversi.

Tak hanya sebatas lisan, mereka juga membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan sikap dari Aliansi Suara Masyarakat Lampung Utara dan pernyataan sikap ini akan disampaikan kepada DPR RI dalam waktu dekat.

“Selaku Ketua DPRD Lampung Utara, saya dengan tegas menolak RUU HIP ini untuk disahkan menjadi Undang – Undang,” tegas Ketua DPRD Lampung Utara, Romli usai bertemu dengan para pengunjuk rasa.

Sikap tegas mereka ini didasari oleh pentingnya menjaga kemurnian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara. Kedudukannya diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara Tahun 1945. Tidak boleh diturunkan ke dalam sebuah Undang – Undang yang notabene di bawah Undang – Undang Dasar 1945.

“Pancasila harus selalu dijaga kemurniannya sebagai pemersatu bangsa Indonesia,” ‎paparnya

Aliansi suara masyarakat Lampung Utara ini merupakan gabungan dari 34 elemen masyarakat, di antaranya HMI, FPI, SMSI, PP, KBTM, GMBI, muda – mudi demokrat, Ikadi, Srikandi PP, Pemuda Muhammadiyah. (Roffi/06).

Editor : A. Nurul Falah.