Kesbangpol Lampura, Terlambat Sampaikan SPj

45

BNI.id, (Lampung Utara – Lampung) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengganjar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lampung Utara tahun anggaran 2019 dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Senin (06/07/2020).

Predikat ini turun satu tingkat dari tahun sebelumnya yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penurunan predikat ini diperkirakan kerena keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), SKPD, Kepala Sekolah, dalam menyampaikankan SPj Anggaran yang dikelola dalam setahun, yakni tahun 2019, kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Lampung Utara, menjadi satu diantara OPD yang terlambat menyampaikan Spj tahun anggaran 2019.

Menurut Fadly Ahmad selaku Plt Kepala Kesbangpol Lampung Utara ditemui Bedah Nusantara (06/07) mengatakan, proses SPj telah dilakukan berbarengan dengan adanya Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dari BPK. “Hasil temuan BPK itu bukan karena tak ada bukti atau Spj dari Kantor Kesbangpol, melainkan hanya kurang lengkap,” ungkapnya.

Dikatakan Fadly, berkas Spj sudah disampaikan terkait anggaran belanja dan minum yang tersisa, sudah kita kembalikan ke kas Daerah”, ujarnya (Roffi/03).

Editor : Onetria