Soal Eksekusi AGD, Ini Komentar Dosen Hukum Pidana IAIN Ternate

456

BNI.id, (Ternate – Maluku Utara) – Pelaksanaan eksekusi tanpa menunjukan surat perintah eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Labuha terhadap terdaqwa After George Daeng Alias Sors. Terdakwa telah diputuskan oleh hakim untuk tidak ditahan dengan Petikan Putusan Nomor : 22/Pid.B/2020/PN.Lbh mengundang tanya kalangan akademisi bidang Hukum Pidana, Rabu (01/07/2020).

Abdul Mutalib, Dosen Hukum Pidana. Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate dan Peneliti di Departemen Riset, Yayasan Lembaga Penelitian dan Advokasi Independen (YLPAI) Malut ditemui Bedah Nusantara diruang kerjanya.

Menguraikan, eksekusi perkara pidana, eksekutornya kejaksaan jika perkara telah diputus pidana. apakah bisa Jaksa melakukan eksekusi? Berdasarkan pasal 1 angka 6 UU Nomor. 8/1981tentang KUHAP. Huruf (a) (pointnya) Jaksa menjadi penuntut umum, serta melaksanakn putusan pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap.  Huruf (b) (pointnya) adalah, penuntut umum melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kemudian ada Pasal 14 KUHAP mengenai wewenangnya penuntut umum juga sudah jelas” urainya.

Selanjutnya, merujuk dasar hukum di atas Jaksa bisa mengeksekusi dengan catatan jika sudah berkekuatan hukum tetap. mengacu juga SEMA No 1 Tahun 2011 tentang Perubahan SEMA No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan. Angka 3-nya menyebutkn petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, penuntut umum, dan rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan.

“Artinya Mahkamah Agung menegaskan bahwa petikan putusan pengadilan sudah bisa dijadikan dasar mengeksekusi terpidana. Kemudian, angka 2 SEMA ini menyebutkan untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa/penasihat hukumnya, penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan menurut sesuai ketentuan KUHAP. Hal ini termuat juga dalam Tiga Paket UU Bidang Peradilan, sperti Pasal 52A ayat (2) UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum” tuturnya.

Abdul Mutalib melanjutkan. Bahwa, setelah mendapatkan kutipan putusan dari pengadilan yang kemudian isinya tidak ada perintah penahanan, apakah kemudian Jaksa bisa mengeksekusi terdakwa?. Mengacu pada pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Jelas dalam ayat 1-nya menyebutkn bahwa Surat Putusan Pemidanaan harus memuat: salah satunya itu pada huruf K, yang berbunyi “perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dlm tahanan atau di bebaskan”. Artinya, dalam putusan perkara pidana/pemidanaan harus disertai perintah penahanan. Apalagi dalam kutipan tersebut tertulis sebelumnya terdakwa tidak ditahan.

“Selanjutnya dipertegas dalam ayat 2-nya, jika suatu putusan perkara pidana/pemidanaan TIDAK memenuhi ketentuan pada ayat 1 diatas, “maka putusan tersebut akan berakibat batal demi hukum”. Artinya dapat menyebabkan putusan tidak dapat di eksekusi” pintanya.

Abdul Mutalib. Dosen muda dan murah senyum ini kembali melanjutkan, mengenai Surat Perintah Penahanan. Mengacu pada pasal 21 ayat (2) KUHAP, dalam hal melakukan penahanan, harus dilakukan dengan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Dan tembusan surat penahanan atau penetapan hakim harus diberikan kepada keluarga dari orang yang ditahan (Pasal 21 ayat (3) KUHAP). Oleh karena itu, baiknya dalam hal penahanan harus dilakukan dengan Surat Perintah Penahanan”, tegasnya.

Dari argumen yang telah diuraikan maka Abdul Mutalib menyimpulkan, pertama: bahwa dalam pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap terpidana tentunya tergantung pada amar putusannya.  Kedua: Putusan pemidanaan harus disertai dengan perintah penahanan, apabila tidak menyertakan perintah penahanan, maka dapat saya katakan dengan dasar argumen dan teori diatas akan mengakibatkan putusan batal demi hukum (putusan tidak dapat di eksekusi  “Non Executable”), tutup Abdul Mutalib. (Red/03)

Editor : Onetria